Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Penyelesaian masalah HAM Papua, hanya respon kebisingan luar negeri
  • Senin, 26 September 2016 — 07:33
  • 3502x views

Penyelesaian masalah HAM Papua, hanya respon kebisingan luar negeri

Koordinator KONTRAS, Haris Azhar menganggap pemerintahan Indonesia hanya pencitraan belaka terkait penyelesaian HAM Papua, dengan modal pernyataan ke pernyataan lainnya, bahkan sampai ke forum sidang umum PBB beberapa hari terakhir ini di New York.
Ilustrasi demi kasus Paniai Berdarah - JUBI
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Penanganan persoalan pelanggaran HAM di Papua dianggap hanya untuk merespon kebisingan di dalam dan diluar negeri saja. Bukan karena cita-cita dan bukan pula karena merasa itu kewajiban konstitusional.

Hal tersebut dikemukakan Koordinator Kontras Jakarta, Harus Azhar kepada Jubi, Minggu (25/9/2016) menanggapi pertemuan koordinasi jajaran kementerian dan lembaga negara di bawah koordinasi Menkopolhukam Wiranto dengan pihak kepolisian daerah Papua dan Papua Barat, perwakilan Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, serta para aktivis HAM Papua, Kamis (22/9) lalu di Jakarta.

"Memori dan penderitaan orang Papua tidak dijadikan pengalaman pembelajaran bagi pemerintah hari ini. Jakarta dan pemerintah Joko Widodo tidak sensitif," ujar Haris.

Alhasil, kata dia, yang diterapkan hanya pencitraan belaka dengan modal pernyataan ke pernyataan lainnya. Bahkan sampai ke forum sidang umum PBB beberapa hari terakhir ini di New York.

"Dugaan saya, rencana Indonesia melamar menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memuluskan rencana penghadangan suara keras internasional ke Indonesia karena, salah satunya, masalah Papua,"katanya.

Haris juga menganggap upaya Menkopolhukam dan jajaran kementerian serta lembaga negara menghimpun masukan dan saran guna penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua itu, sebagai mekanisme yang berbelit-belit.

Dia juga mengatakan ada masalah terkait kinerja kontrol pemerintah, seperti peran deputi-deputi di bawah Kantor Staf Kepresidenan (KSP). “Dibawah KSP ada deputi, yang katanya ahli militer. Nah, kenapa urusan pelaku pelanggaran HAM di Papua tidak dijadikan masukan ke Presiden. Atau justru dihiraukan? Berarti sudah tidak penting dong KSP dibanding (masukan) Tentara?,” ujarnya dengan nada kesal.

Sebagai contoh pemilihan Ka Bais, Mayjend Hartomo, yang terlibat pembunuhan Theys Elluay, menurut Haris itu karena pemerintahan Presiden Joko Widodo cuma pemerintahan nir-hak asasi manusia. "Saya secara pribadi, prihatin buat saudara-saudara saya di Papua yang sudah terjebak pada 2014 memilih Presiden Joko Widodo," katanya.

Haris Azhar mengaku secara umum susah memahami pemerintah hari ini, seolah-olah ingin menyelesaikan masalah Papua dengan berbagai problem pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), namun di sisi lain posisi-posisi penting penentu kebijakan terkait pemenuhan dan perlindungan HAM dikuasai oleh orang-orang yang punya catatan pelanggaran berat HAM.

"Seperti Wiranto sebagai Menkopolhukam, yang namanya tercatat sebagai penanggung jawab sejumlah kasus pelanggran HAM, Timor Timur 1999, Penembakan Mahasiswa 1998, peristiwa Semanggi I dan II. Lebih gawatnya, kasus-kasus tersebut tidak tuntas sampai saat ini," katanya.

Situasi di atas lah, lanjutnya, yang memunculkan kontroversi dan trauma. "Kontroversi apakah sosok seperti itu bisa bekerja menangani persoalan pelanggaran HAM? Masyarakat Papua juga mungkin trauma jika sosok militer yang menangani persoalan ini," ujarnya.

Haris menegaskan bahwa situasi ini hanyalah bukti Presiden Joko Widodo tidak peduli dan tidak paham pada persoalan bangsa ini, termasuk dan khususnya masalah kesalahan pemerintah Indonesia selama ini dalam memperlakukan orang dan masyarakat Papua

Merespon pertemuan koordinasi Menkopolhukam Wiranto Kamis lalu itu, Latifah Anum Siregar, pengacara lembaga swadaya masyarakat Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), kembali menegaskan bahwa sejak awal tim terpadu bentukan Menkopolhukam untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua itu tak punya legalitas formal.

"Tim ini sempat ramai mendapat tanggapan karena tidak akan bisa sungguh-sungguh menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua," kata Anum Siregar saat dihubungi Jubi, Minggu (25/9/2016).

Dia mengatakan mereka tidak  mempunyai kewenangan untuk  menentukan kasus apa saja. "Karena menurut UU No:39 Tahun 1999 kewenangan penyelidikan ada di Komnas HAM RI dan kewenangan penyidikan ada di Kejaksaan Agung, jadi tim tersebut tidak punya landasan legalitas formal untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," katanya.

Saat dilantik menggantikan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan akan menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Dia berjanji akan menuntaskan persoalan itu secara adil, dengan landasan kepentingan nasional.

"Saya akan melanjutkan dan menyelesaikan masalah HAM secara adil, transparan, bermartabat, tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Kepentingan nasional tetap nomor satu," kata Wiranto sebagaimana dilansir CNN Indonesia.(*)

Menurut Wiranto, Menko Polhukam sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, telah berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

Sejak insiden Paniai Berdarah, 18 remaja Papua telah ditembak aparat keamanan

Selanjutnya

Pengurus parpol jangan ciptakan polemik karena uang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe