PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Penyelenggara pilkada diduga jual formulir C6
  • Sabtu, 18 Februari 2017 — 09:23
  • 613x views

Penyelenggara pilkada diduga jual formulir C6

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoy, menduga ada petugas di tingkat bawah di Kabupaten Jayapura yang menjual formulir C6, sehingga menyebabkan proses pencoblosan 15 Februari lalu tak sesuai aturan.
Ilustrasi kotak suara yang sudah dilengkapi dengan sejumlah formulir yang siap didistribusikan – Jubi/Engel Wally.
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoy, menduga ada petugas di tingkat bawah di Kabupaten Jayapura yang menjual formulir C6, sehingga menyebabkan proses pencoblosan 15 Februari lalu tak sesuai aturan.

“Seperti yang dikatakan oleh ketua KPU Kabupaten Jayapura, adanya mobilisasi massa ke setiap TPS, akibat dari penyelenggara di tingkat bawah yang bermain,” katanya di Jayapura, Jumat (17/2/2017).

Ia mengaku hal itu tak hanya terjadi di Kabupaten Jayapura. Bahkan proses pilkada berlangsung, kerap terjadi kecurangan, baik sengaja maupun tak disengaja.

“Sekarang yang harus dilakukan adalah dengan pelanggaran yang terjadi, setiap pihak yang merasa dirugikan harus melapor ke Panwas disertai dengan barang bukti yang kuat,” katanya.

Proses pemungutan suara di tingkat TPS pada pilkada di Kabupaten Jayapura, kini menjadi sorotan karena diindikasikan banyak kecurangan terjadi. Karena itu, Kamis (16/2/2017), tiga dari lima pasangan calon (paslon) bupati Jayapura dan wakilnya mendatangi KPU Jayapura, untuk mempertanyakan proses pemungutan suara yang tidak sesuai aturan.

Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidia Maria Mokay, mengaku ada mobilisasi massa ketika proses pencoblosan, 15 Februari lalu.

“Mobilisasi massa ini dilakukan di depan kami para penyelenggara. Saya sendiri jadi kebingungan melihat hal ini,” katanya.

Lebih parah lagi, lanjutnya, ada oknum lurah yang mengganti pengurus KPPS tanpa sepengetahuan KPU. Padahal petugas di tingkat bawah perpanjangan tangan KPU.

“Anehnya lagi ada oknum kelurahan yang mengganti petugas kami di tingkat bawah, padahal itu bukan kewenangannya. Setelah pencoblosan, malam harinya kami pantau di rumah salah satu paslon banyak kendaraan roda dua dan roda empat, serta massa yang mendatangi rumah tersebut, untuk meminta biaya hasil dari mobilisasi massa pada hari pencoblosan,” katanya. (*)

Sebelumnya

Mahasiswa Papua di Jakarta desak Kapolri copot Kapolda dan Kapolres Nabire

Selanjutnya

GPI Papua: bertolong-tolonglah menanggung beban

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua