PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Bukti dugaan pelanggaran Pilkada Jayapura diserahkan ke Panwas
  • Sabtu, 18 Februari 2017 — 14:58
  • 641x views

Bukti dugaan pelanggaran Pilkada Jayapura diserahkan ke Panwas

Kuasa hukum calon bupati dan wakil bupati Jayapura nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya (YaZa) dan Arsi Divinubun, menyatakan telah menyerahkan bukti-bukti dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu, kepada Panwas setempat, Jumat (17/2/2017).
Tiga pasangan calon ketika mengadukan dugaan pelanggaran kepada Panwas Kabupaten Jayapura, Kamis (16/2/2017) - Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Kuasa hukum calon bupati dan wakil bupati Jayapura nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya (YaZa) dan Arsi Divinubun, menyatakan telah menyerahkan bukti-bukti dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu, kepada Panwas setempat, Jumat (17/2/2017).

"Bukti-bukti itu berasal dari beberapa kampung di 10 distrik. Di antaranya Distrik Yapsi, Kaureh dan Kampung Yakonde. Berang bukti berupa hasil rekaman, video, foto-foto kurang lebih 100 lembar, dan SK pergantian KPPS," kata Arsi via teleponnya, Jumat (17/2/2017) petang.

Bukti lain yang diserahkan kata Arsi, berupa form C1 yang tidak berwarna dan tanpa hologram. Selain form C1 pihaknya juga menyerahkan undangan pemilih yang tidak berwarna dan tidak ada cap KPUD.

"Kalau tidak ada hologram, form C1 yang diberikan kepada saksi harusnya berwarna. Kalau fotokopi tidak dipakai. Ini seakan disengaja agar kesannnya tidak asli lalu nanti bermasalah di MK. Yang dibutuhkan yang asli," ujarnya.

Ia ingin dugaan money politik yang tertangkap tangan dihari pencoblosan, diusut dan dibuka ke publik. Apalagi itu diatur dalam pasal 73 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016.

"Pasangan calon tidak menuduh, tapi harus dibuka terang bederang. Jangan main-main. Dalam undang-undang jelas, money politik harus didiskualifikasi. Kalaupun nanti dinyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) proses pidana tetap jalan," katanya.

Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald M Manoach yang dikonfirmasi via pesan singkatnya membenarkan pihak YaZa telah menyerahkan bukti-bukti.

"Ya, sudah diserahkan tadi dan kami sedang proses," kata Ronald via pesan singkatnya.

Ketika menerima pengaduan tiga pasangan calon sehari sebelumnya, ia mengakui banyak temuan dan pengaduan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura.

"Kalau memenuhi unsur sesuai undang-undang, kita PSU. Kalau ada bukti-bukti serahkan ke kami," kata Ronald sehari sebelumnya."

Sebelumnya

Penyelenggara pilkada diduga jual formulir C6

Selanjutnya

Partai Hanura dukung Lukas Enembe dua periode

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua