Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perangkat pemerintah diduga penyebab KPPS siluman
  • Minggu, 19 Februari 2017 — 09:32
  • 610x views

Perangkat pemerintah diduga penyebab KPPS siluman

"Ini bukan masalah biasa. Oknum aparatur pemerintahan yang terlibat harus ditindak. Ini pidana pemilu. Lurah adalah struktur dalam pemerintahan. Mereka yang diduga melakukan pergantian nama anggota KPPS," kata Arsi, Sabtu (18/2/2017) malam.
Ilustrasi warga yang akan mencoblos di salah satu TPS di Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, Yanni-Zadrak Afasedanya menduga, perangkat pemerintah tingkat bawah seperti kepala distrik dan lurah/kepala kampung, penyebab munculnya ribuan anggota KPPS siluman alias tak sesuai SK KPUD setempat.

Kuasa hukum pasangan nomor urut 1 itu, Arsi Divinubun mengatakan, pihaknya menduga ada keterlibatan aparatur pemerintah tingkat bawah.

"Ini bukan masalah biasa. Oknum aparatur pemerintahan yang terlibat harus ditindak. Ini pidana pemilu. Lurah adalah struktur dalam pemerintahan. Mereka yang diduga melakukan pergantian nama anggota KPPS," kata Arsi, Sabtu (18/2/2017) malam.

Menurutnya, dugaan itu menguat ketika, 13 Februari 2017, dua hari sebelum pencoblosan, ada bimbingan teknis untuk para saksi pasangan calon. Tanpa sengaja, nama salah satu saksi pasangan calon masuk sebagai anggota KPPS di salah satu TPS.

"Padahal saksi kami itu tidak ada namanya dalam SK yang dikeluarkan KPUD. Kami akan buktikan semua. Ini pelanggaran luar biasa yang bukan dilakukan penyelenggara," ujarnya.

Katanya, pergantian SK tanpa sepengetahuan KPUD oleh pihak tertentu sudah masuk dalam ranah pidana pemilu. Lantaran adanya anggota KPPS siluman, hasil pemungutan suara 15 Februari dinilai ilegal. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Jangankan mayoritas, satu orang saja pelaksana ilegal tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penempatan anggota KPSS diacak. Misalnya harusnya dia bertugas di TPS satu, namun digeser ke TPS II. Kesannya, seperti melihat di mana basis suara kandidat tertentu tidak kuat, di situlah anggota KPPS-nya diganti," katanya.

Ketua KPUD Jayapura, Lidia Mokay, tak membantah adanya dugaan anggota KPPS siluman di TPS. Menurutnya, salah satu lokasi ditemukan adanya anggota KPPS siluman yakni Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani. Padahal penyelenggara tingkat bawah mulai dari PPD, PPS hingga KPPS bekerja berdasarkan SK KPUD.

"Termasuk Kelurahan Dabonsolo. Saya juga ketika itu menyuruh tim keamanan menjemput Lurah Hinekombe untuk dibawa ke Polres," kata Lidia sehari pasca pencoblosan.

Menurutnya, di Polres setempat, ia menanyakan kepada lurah tersebut bagaimana mungkin nama-nama anggota KPPS berubah. Nama-nama yang bertugas ketika itu tidak ada dalam SK KPUD.

"Saya cari tahu. Anggota KPPS menyatakan, dua kali pertemuan diadakan di kelurahan, atas undangan lurah. Kewenangan lurah apa?" katanya.

Sebelumnya

Ditemukan ribuan anggota KPPS siluman di Pilkada Jayapura

Selanjutnya

Kisruh Pilkada Jayapura, ketegasan UU diuji

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe