Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kisruh Pilkada Jayapura, ketegasan UU diuji
  • Minggu, 19 Februari 2017 — 09:44
  • 863x views

Kisruh Pilkada Jayapura, ketegasan UU diuji

"Hampir semua TPS di Yakombe, Sentani Barat bermasalah. Ada yang tertangkap tangan. Diduga akan melakukan money politik. Kini sedang ditangani Gakkumdu," kata Ronald.
Ilustrasi suasana di salah satu TPS di Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Salah satu tokoh masyarakat Kampung Yoboy, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Melianus Wally menyatakan, ketegasan pemberlakuan undang-undang diuji dalam kisruh pelaksanaan Pilkada di kabupaten, 15 Februari 2017 lalu.

Menurutnya, di hari pencoblosan Pilkada Kabupaten Jayapura, berbagai kecurangan muncul ke publik. Mulai dari mobilisasi massa oleh kandidat tertentu, pergantian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa sepengetahuan KPUD, dan tertangkapnya H (23), anak salah satu calon wakil kepala daerah yang diduga akan melakukan politik uang. Barang bukti yang diamankan berupa 132 lembar undangan memilih (form C6), dan uang senilai Rp.5 juta.

"Saya mau lihat apakah undang-undang benar-benar ditegakkan atau tidak. Kalau benar-benar ditegakkan, pelanggaran unsur pidana harus dipidanakan. Pelanggaran Pilkada harus ditindaklanjuti sesuai UU Pemilu atau Pilkada," kata Melianus Wally, Sabtu (18/2/2017).

Katanya, jika berbagai temuan itu tidak ditindaklanjuti Panwas, KPUD dan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perlu dipertanyakan untuk apa undang-undang dibuat.

"Ya, dipertanyakan. Undang-undang dibuat untuk dipatuhi atau hanya sebagai simbol. Undang-undang lebih tinggi dari pejabat negara. Presiden saja harus tunduk pada undang-udang yang berlaku. Undang-undang tidak mengenal pangkat dan jabatan," ujarnya.

Ia mengaku kesal dan kecewa dengan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jayapura. Lantaran hal tersebut, pesta demokrasi setempat dinilai tak bermartabat.

"Ini harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dugaan kecurangan ini sudah menjadi topik hangat di media dan diketahui masyarakat luas. Panwas dan KPUD harus tegas dan menindaklanjuti berbagai laporan kecurangan. Apalagi jika disertai bukti-bukti," katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala suku Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Ayub Epa. Menurutnya, Panwas dan KPUD harus bekerja profesional dan menindaklanjuti jika ada laporan.

"Proses demokrasi jauh dari yang diharapkan. Cara-cara seperti ini tidak mendidik yang baik kepada kami masyarakat," katanya.

Pilkada yang seharusnya berlangsung bersih, jujur dan adil, lanjut dia, dikotori oleh orang-orang tertentu yang haus akan kekuasaan.

Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald M Manoach, juga menyatakan, tak dipungkiri banyak temuan dan laporan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada setempat, 15 Fabruari 2017.

Itu dikatakan Ronald, ketika menerima pengaduan tiga pasangan calon yakni kandidat nomor urut 1, Yanni, kandidat nomor urut 3, Goltlif Ohee, kandidat nomor urut 5, Jansem Monim-Abdul Rahman Sulaeman dan kuasa hukumnya di Kantor Panwas Kabupaten Jayapura, Kamis (16/2/2017).

"Hampir semua TPS di Yakombe, Sentani Barat bermasalah. Ada yang tertangkap tangan. Diduga akan melakukan money politik. Kini sedang ditangani Gakkumdu," kata Ronald.

Ia meminta semua pihak mempercayakan penanganan dugaan pelanggaran itu kepada Panwas. Namun laporan kepada Panwas harus disertai bukti-bukti.

Sebelumnya

Perangkat pemerintah diduga penyebab KPPS siluman

Selanjutnya

Elvis Tabuni: Penanganan Pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPR

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe