Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Elvis Tabuni: Penanganan Pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPR
  • Minggu, 19 Februari 2017 — 10:50
  • 728x views

Elvis Tabuni: Penanganan Pilkada sebaiknya dikembalikan ke DPR

"Pilkada langsung itu tujuannya baik. Rakyat bisa menentukan sendiri pilihannya. Tapi kalau pelaksanaannya tak kunjung membaik, sebaiknya UU Pilkada direvisi. Kembali ke DPR," kata Elvis kepada Jubi, Sabtu (18/2/2017).
Ilustrasi aktivitas di salah satu TPS di Kabupaten Jayapura, pada hari pemungutan suara, 15 Februari 2017 - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung selama ini di berbagai daerah di Indonesia termasuk Papua, menjadi salah satu alasan legislator Papua, Elvis Tabuni, ingin penanganan Pilkada dikembalikan ke DPR seperti beberapa tahun silam.

Ketua Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, jika ke depan Pilkada langsung tak juga memberikan pendidikan politik yang baik, masih terus amburadul, pemerintah pusat dan DPR RI perlu mempertimbangkan merevisi UU Pilkada.

"Pilkada langsung itu tujuannya baik. Rakyat bisa menentukan sendiri pilihannya. Tapi kalau pelaksanaannya tak kunjung membaik, sebaiknya UU Pilkada direvisi. Kembali ke DPR," kata Elvis kepada Jubi, Sabtu (18/2/2017).

Pertimbangan lainnya, Pilkada langsung menghabiskan anggaran begitu besar. Tak hanya dana pribadi pasangan calon, namun juga APBD dalam bentuk dana hibah kepada penyelenggara.

"Saya pikir Pilkada langsung juga anggarannya lebih besar. Kalaupun calon kepala daerah harus membayar mahar kursi parpol di DPR untuk mendapat dukungan, anggaran yang dikeluarkan mungkin tak sebesar ketika Pilkada langsung," ujarnya.

Ketika Pilkada langsung, katanya, sebelum pendaftaran, para calon sudah mulai mengeluarkan dana tak sedikit. Mulai sosialisasi, membayar mahar untuk mendapat dukungan kursi parpol di DPR agar memenuhi syarat, kampanye hingga membayar saksi dan tim pada hari pencoblosan.

Lanjutnya, lantaran terlanjur mengeluarkan dana begitu besar, para calon pun menempuh segala cara agar bisa menang. Harapannya, jika berhasil merebut kekuasan, anggaran yang terpakai sejak sosialisasi hingga terpilih, bisa kembali. Ini menjadi pintu masuk munculnya niat menyalahgunakan APBD.

"Terkadang juga, banyaknya kecurangan dalam Pilkada langsung karena ulah tim sukses dan relawan calon. Mereka ini suka memperkeruh keadaan. Mereka melakukan berbagai cara agar kandidat mereka menang," katanya.

Terpisah, salah satu warga Kota Jayapura, Bertha mengatakan, ada baiknya jika pemilihan kepala daerah kembali dilakukan di DPR.

"Saya rasa sebaiknya begitu. Daripada setiap Pilkada selalu ada kecurangan dan masalah. Belum lagi kalau penyelenggara menyalahgunakan anggaran. Itukan uang negara. Kalau para calon dia pakai uangnya sendiri," imbuh Bertha.

Sebelumnya

Kisruh Pilkada Jayapura, ketegasan UU diuji

Selanjutnya

Timses Mario protes rekapitulasi suara di PPD Sentani

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe