Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Papua Bangkit
  3. Pengunduran diri Presdir Freeport tak pengaruhi tuntutan Papua
  • Minggu, 19 Februari 2017 — 20:13
  • 1699x views

Pengunduran diri Presdir Freeport tak pengaruhi tuntutan Papua

"Kondisi Freeport saat ini tidak membuat kami berubah sikap," ujarnya.
Areal Pertambangan PT Freeport Indonesia - IST
Alexander Loen
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua, Lukas Enembe menekankan, kabar pengunduran diri Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, tak pengaruhi tuntutan pemerintah Papua.

"Saya baru dengar kabar ini dari media. Kalau memang beliau betul mundur, tentu tak pengaruhi tuntutan kami," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (19/2/2017).

Ia katakan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua tetap mengharapkan PT Freeport Indonesia (PTFI) membangun pabrik pengolahan hasil tambang (smelter) di Papua.

Bahkan, dalam waktu dekat dirinya akan menjadwalkan untuk bertemu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, guna membahas hal tersebut, mengingat, perubahan kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus, di situ ada pasal yang memberi ruang untuk Pemprov Papua.

"Kondisi Freeport saat ini tidak membuat kami berubah sikap," ujarnya.

Menurutnya, sejak 2015, pemerintah provinsi Papua konsisten terhadap konsep dan pikiran yang sampai saat ini belum terjawab, yakni pembangunan smelter di Papua.

"PTFI miliki biaya besar tetapi kenapa mo bangun di Gresik, hingga kini di sana belum dibangun juga," kata Enembe.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009, yang mana mengatur tentang pertambangan dan mineral serta batu bara memberikan ruang bagi daerah untuk terlibat dalam pembahasan kontrak.

Di samping itu, Gubernur Lukas Enembe juga tak lupa untuk mengingatkan tentang hasil putusan pengadilan pajak Jakarta, yang meminta PTFI membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp3,5 trilliun.

"Kita kemarin ditanya apakah kita yang menggugat, tetapi, saya tegaskan  PTFI yang gugat kita di pengadilan pajak, karena temuan BPK ada piutang PAP. Dan kita berperkara hampir dua tahun, mereka gunakan banyak pengacara dalam dan luar negeri, tetapi pada 17 Januari lalu kita menang gugatan dan tidak ada  keringanan lagi mereka harus bayar," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

PAUD integrasi Papua terima bantuan fasilitas

Selanjutnya

Gubernur minta pihak swasta dukung proyek Palapa Ring di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 11 Mei 2018 WP | 6371x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2473x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2392x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1395x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1190x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe