PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Gabriel Maniagasi: Pilkada tak langsung bukan jaminan
  • Selasa, 21 Februari 2017 — 08:37
  • 568x views

Gabriel Maniagasi: Pilkada tak langsung bukan jaminan

"Pilkada langsung kali ini terutama beberapa kabupaten di Papua memang kacau. Namun kalau sistem Pilkada dikembalikan ke DPR, bukan jaminan biayanya lebih murah. Tetap ada celah calon monopoli kursi partai di DPR. Tidak menjamin tak ada calon tunggal," kata Gabriel ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Senin (20/2/2017).
Ilustrasi pelaksanaan Pilkada di Papua - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di Papua, munculnya pasangan calon tunggal dan penggunaan anggaran begitu besar, yang menyebabkan bebeberapa pihak berpendapat sebaiknya pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR, ditanggapi Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Gabriel Maniagasi.

Gabriel mengatakan, pemilihan kepala daerah di DPRD bukan jaminan bisa mengurangi penggunaan anggaran dan tidak memunculkan calon tunggal.

"Pilkada langsung kali ini terutama beberapa kabupaten di Papua memang kacau. Namun kalau sistem Pilkada dikembalikan ke DPR, bukan jaminan biayanya lebih murah. Tetap ada celah calon monopoli kursi partai di DPR. Tidak menjamin tak ada calon tunggal," kata Gabriel ketika dihubungi Jubi via teleponnya, Senin (20/2/2017).

Pilkada langsung dirumuskan dan diberlakukan sejak beberapa tahun lalu bukan karena tak ada masalah ketika pemilihan kepala daerah di DPR. Namun Pilkada tak langsung ketika itu dinilai bermasalah, sehingga dirumuskan dan diberlakukan Pilkada langsung.

"Kita tahu bagaimana kelakuan anggota DPR dan parpol ketika pilkada tak langsung di masa-masa sebelumnya. Makanya diberlakukan Pilkada langsung agar masyarakat bisa menentukan pilihannya sendiri. Kalau kembali diberlakukan Pilkada tidak langsung, saya pikir perlu dikaji lagi," ujarnya.

Dalam pelaksanaan Pilkada langsung dibutuhkan peran semua stakeholder. Pemerintah, KPUD, Panwas, pasangan calon, parpol, aparat keamanan dan masyarakat. Bagaimana peran pemerintah menyiapkan anggaran. Mensukseskan Pilkada dan menjamin situasi di daerah.

Selama ini lanjut dia, ketika terjadi pelanggaran, terkadang hanya penyelenggara yang disalahkan. Panwas dan KPU disoroti. Padahal pemerintah, pasangan calon dan masyarakat berpotensi melakukan kejahatan demokrasi. Misalnya ketika masyarakat memilih Golput. Mencoblos lebih dari satu kali. Mengajak orang lain dengan iming-iming agar memilih pasangan calon tertentu. Menerima suap berupa uang, barang dari pasangan calon tertentu atau tim suksesnya.

"Pemerintah juga dapat dikategorikan berpotensi melakukan kejahatan terhadap demokrasi dalam Pilkada. Misalnya jika terlambat menyalurkan dana kepada penyelenggara. Tidak menyediakan data valid yang dibutuhkan, khususnya data kependudukan dan lainnya," katanya.

Pasangan calon pun berpeluang melakukan kejahatan terhadap demokrasi dalam Pilkada. Misalnya ketika menyetujui tim suksesnya melakukan mobilisasi massa untuk memenangkan dirinya. Menyetujui pendukungnya melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Melakukan politik uang dan pemberian lain berupa barang, janji-janji tertentu yang memungkinkan memenangkan dirinya.

"Kita berharap Pilkada gelombang kedua kali di Papua dan Papua Barat mendatang berkualitas dan menghasilkan kepala daerah yang mendapat legitimasi rakyat. Pilkada disebut bermartabat kalau penyelenggaraannya mengedepankan beberapa hal diantaranya etika dan moral. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Memanfaatkan kearifan lokal mensosialisasi peraturan ataupun menyelesaikan konflik yang terjadi. Tidak anarkis," imbuhnya.

Katanya, ada harapan, Pilkada dapat berlangsung tertib, aman, damai, demokratis, berkualitas dan bermartabat. Tujuan Pilkada menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, kredibel, kapabel, legitimated, dan pro rakyat bisa tercapai.
Diharapkan pelaksanaan Pilkada gelombang ke dua di seluruh Tanah Papua tidak menjadi arena adu ketangkasan dan kejahatan politik. Tapi menjadikan rakyat Papua ter edukasi secara politik untuk menyelenggarakan Pilkada yang benar-benar demokratis, jujur dan bermartabat.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan, kalau saja semua pihak terkait melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya tentu Pilkada bisa terlaksana seperti yang diharapkan.

"Kalau saja semua pihak berperan mensukseskan Pilkada, termasuk pasangan calon, tentu Pilkada akan berjalan seperti yang diharapkan," kata Orwan. (*)

Sebelumnya

Disinyalir petugas Lapas Abepura "nakal", enam napi kabur

Selanjutnya

Partisipasi pemilih di distrik Sentani timur capai 80 persen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua