PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Panwas Sorong tindak lanjuti tuntutan pendukung Sethiba
  • Kamis, 23 Februari 2017 — 08:17
  • 768x views

Panwas Sorong tindak lanjuti tuntutan pendukung Sethiba

“Kami sudah sepakat akan menindaklanjuti laporan, termasuk 6 kampung di Sobar,” kata Yohanes.
Massa pendukung pasangan Sethiba ketika melakukan aksinya di Polres Sorong, Rabu (22/2/2017) – Jubi/Florence Niken.
Niko MB
ness@tabloidjubi.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sorong, Jubi – Panitia pengawas pemilu (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong dan Polres Sorong, sepakat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari 2017 di daerah tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran itu disebut pasangan calon (paslon) bupati Sorong, Set Kakadolo dan wakilnya Ibrahim Poko (Sethiba) saat menggelar demo kantor Panwaslu Sorong, Rabu (22/2/2017).

Mereka menduga Kepala Distrik Obar, Sorong, sengaja melarang saksi dari pasangan Sethiba untuk memantau pemungutan suara, di 6 kampung yang ada di distrik tersebut. Kepala distrik beralasan distrik itu hanya diperbolehkan mencoblos nomor 2.

Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sorong juga diduga mencetak KTP dan surat domisili pada hari pencoblosan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sorong, Yohanes Antoh ketika menerima pendemo, Rabu siang mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti, tetapi harus disertai bukti-bukti yang kuat.

“Kami sudah sepakat akan menindaklanjuti laporan, termasuk 6 kampung di Sobar,” kata Yohanes.

Sementara itu, Kapolres Sorong AKBP Rudy Prasetio mengatakan, dirinya juga akan mengirim tim untuk memantau proses hukum pelanggaran pilkada yang disebutkan itu.

“Agar ada keseimbangan dalam penanganan sengketa pilkada,” katanya.

Di tempat yang sama, kuasa hukum Sethiba, Junet Nanlohy mengaku telah mempersiapkan bukti-bukti. Menurut Junet saksi dan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun video sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, pihaknya berharap dugaan ini dikawal hingga pada putusan yang tak merugikan mereka.

Panwas terima 16 laporan pelanggaran

Sejak masa kampanye hingga pelaksanaan pencoblosan, 15 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Sorong menerima sedikitnya 16 laporan pelanggaran.

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa pelanggaran administrasi yang langsung diperbaiki di TPS (Tempat Pemungutan Suara), politik uang dan intimidasi salah satu kandidat di TPS,” kata Yohanes.

Yohanes mengatakan beberapa dari pelanggaran-pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Panwas, KPU dan Polres Sorong.

Tim Pemantau Independen Pemilu Kabupaten Sorong, Andre Warmasen mengatakan, selama penyelenggaraan pilkada, ditemukan pelanggaran-pelanggaran, baik yang bisa dibuktikan, maupun yang tidak dapat dibuktikan.

Maka dari itu, ia mengharapkan agar penyelenggara pilkada tingkat bawah harus diseleksi secara ketat. Tim sukses paslon juga harus mempunyai tim khusus pemantau untuk disebarkan ke semua TPS. (*)

Sebelumnya

Rabu, KPU Kaimana pleno suara pilkada

Selanjutnya

120 mahasiswa ikuti KKN di Sorong

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua