Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Panwas tak punya wewenang menunda pleno penetapan suara
  • Kamis, 23 Februari 2017 — 18:52
  • 1009x views

Panwas tak punya wewenang menunda pleno penetapan suara

Meski demikian, ia berjanji kepada pendemo akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sebuah rekomendasi atas penelitian FMPD soal form yang diambil dari KPU.
Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) Kabupaten Jayapura ketika menggelar demo di sekretariat Panwas Jayapura, Sentani, Kamis (23/2/2017). Jubi/Engel.
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Sentani, Jubi – Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach menegaskan pihaknya tak mempunyai wewenang untuk membatalkan pleno penetapan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) 15 Februari 2017.

Hal ini ditegaskan Ronald ketika menemui pendemo dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) Kabupaten Jayapura di sekretariat Panwas, Sentani, Kamis (23/2/2017).

Meski demikian, ia berjanji kepada pendemo akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sebuah rekomendasi atas penelitian FMPD soal form yang diambil dari KPU.
 
“Sebelum jam 12 malam ini semua hasil harus sudah rampung yang berujung kepada rekomendasi kepada KPU. Tentunya rekomendasi tersebut yang akan menjadi dampak apakah PSU dilakukan atau tidak,” katanya, Kamis.
 
Koordinator aksi, Samuel Ibo mendesak Panwas agar membatalkan rapat pleno penetapan perolehan suara, sebab ditemukan banyak kecurangan dan mengarah pada pelanggaran dan sengketa pilkada.
 
Sesuai jadwalnya, pleno rekapitulasi suara pilkada Kabupaten Jayapura dilakukan pada Jumat (24/2/2017).
 
“Kami berharap kepadaa Panwas untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar membatalkan rapat pleno, sebab upaya hukum sedang kami tempuh untuk memperjelas kecurangan,” kata Samuel.
 
Semuel mengaku sejumlah pihak menemukan banyak bukti dan telah diserahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten.
 
“Jika aspirasi yang kami sampaikan saat ini tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali lagi untuk menanyakan perkembangan dari penyampaikan kami saat ini,” katanya.
 
Sementara itu, Ondofolo (tua adat) Kampung Bambar, Distrik Waibhu, Origenes Kaway menilai demo FMPD bukan masyarakat yang netral, tetapi tim sukses pasangan calon (paslon) tertentu.
 
“Bagaimana bisa disebutkan sebagai forum masyarakat peduli demokrasi? Demo ini merusak nilai demokrasi yang sesungguhnya sudah dilaksanakan tanggal 15 Februari lalu,” kata Origenes.
 
Legislator Papua melanjutkan, selama proses pilkada paslon telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Maka aksi ini ditudingnya sebagai langkah untuk menutupi kekalahan.
 
“Dalam sebuah pertandingan harus ada yang kalah dan menang. Oleh karena itu, Panwas dan KPU diharapkan tetap berada di jalurnya. Pleno harus dilakukan sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dan itu merupakan hasil dari semua masyarakat di daerah ini,” katanya.
 
Ketua Forum Kota Sentani, Deniks Felle menilai proses pilkada di kabupaten ini sesuai koridornya. Namun ia tak menampik tak ada kesalahan saat proses pilkada dan itu tak mungkin diumumkan di depan oleh sang pelaku.
 
“Ini malah saling menyerang satu sama lain. Tetapi dari hasil yang didapat ini tentunya akan memberikan pembelajaran yang berarti bagi kita semua,” kata Deniks. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Partai Nasdem: pilkada Kabupaten Jayapura tanpa hambatan

Selanjutnya

Bupati Jayapura terima Harmoni Award dari Kementerian Agama

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe