PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Advertorial
  3. 234 TPS ilegal, pleno KPUD Jayapura terancam batal
  • Jumat, 24 Februari 2017 — 08:58
  • 710x views

234 TPS ilegal, pleno KPUD Jayapura terancam batal

"Sebanyak 114 TPS ini, anggota KPPS legalitasnya bisa diakui. Sebanyak 234 TPS, penyelengara di sana kita tidak bisa melihat itu legal," kata Ishak Hikoyabi, Kamis (23/2/2017).
Ilustrasi masyarakat Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Jayapura ketika demo di Kantor Panwas Kabupaten Jayapura, Kamis (23/2/2017) - Jubi/Engel Wally.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Jean Bisay

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Pleno rekapitulasi suara hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura oleh KPUD setempat yang direncanakan, Jumat (24/2/2017) terancam batal. Ini lantaran diduga ada ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ilegal. Anggota KPPS ini tersebar di 234 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 348 TPS di Kabupaten Jayapura.  

Komisoner KPU Papua, Ishak Hokoyabi menyatakan, pihaknya menemukan dugaan ada anggota KPPS ilegal dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu. Sejumlah anggota KPPS diganti tanpa sesuai prosedur.
Selain itu, Kamis (23/2/2017), KPU Papua menerima laporan dari pasangan nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya.

Pasangan calon ini menyatakan dari 348 TPS sebanyak 234 TPS anggota KPPS diganti tanpa SK KPUD setempat.

"Sebanyak 114 TPS ini, anggota KPPS legalitasnya bisa diakui. Sebanyak 234 TPS, penyelengara di sana kita tidak bisa melihat itu legal," kata Ishak Hikoyabi, Kamis (23/2/2017).

Menurutnya, berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura telah sampai ke KPU RI. Komisoner KPU RI, Ida Budhiati dan Hadar Nafis memerintahkan KPU Papua mengklarifikasi ke KPUD Jayapura.

"Hasil klarifikasi kami bersama Ketua KPU Papua, Adam Arisoi dan komisioner KPU Papua, Betrik Wanane, kami menemukan memang benar. Misalnya di TPS 6, ada tujuh orang KPPS. Ketua KPPSnya atas nama Benny Suebu. Dalam form C1 tiga nama diganti yakni Eka, Elvis dan Bob Pangkali. Penggantinya adalah Margareth, Regina dan Elisabeth. Kami temukan itu," ujarnya.

KPU Papua menilai, ini kesalahan. Ia mempertanyakan izin dan perintah siapa sehingga ada pergantian anggota KPPS. Katanya, ini sangat memalukan. Apapun itu, jika prosedurnya sudah salah, akan mempengaruhi hasil akhir.

Namun untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) kata Isak, merupakan kewenangan Panwas setempat. Panwas yang akan merekomendasikan. Apapun rekomendasi Panwas wajib ditindaklanjuti KPU.

"Kasus Pilkada Jayapura, kami arahkan kepada Panwas. Bagaimana tanggapan dan rekomendasinya. Semua pasangan calon harus mendapat perlakuan hukum sama. Namun untuk pleno rekapitulasi suara tetap jalan. Tapi rekomendasi Panwas penting. Seperti apa rekomendasi Panwas, kita tunggu," katanya.

Sehari sebelumnya, Calon Bupati Jayapura, Yanni menyerahkan bukti-bukti laporan ke Panwas setempat. Selain bukti anggota KPPS yang diduga ilegal, ia juga menyerahkan sejumlah foto dan bukti lainnya. Tidak hanya menyerahkan laporan ke Panwas, Bawaslu, Polda Papua, pihaknya juga melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu RI.

Arsi Divinubun, kuasa hukum kandidat nomor urut 1 Yanni-Zadrak Afasedanya mengatakan, data yang dimiliki pihaknya, beberapa TPS di sejumlah distrik yang anggota KPPSnya ilegal antar lain 19 TPS dari 27 TPS di Distrik Waibu, tiga dari empat TPS di Distrik Yokari, 14 dari 17 TPS di Distrik Sentani Timur, lima dari 10 TPS di Distrik Depapre, 13 dari 16 TPS di Distrik Nombokrang, 11 dari 12 TPS di Distrik Kemtuk, sembilan dari 15 TPS di Distrik Yapsi, delapan dari 15 TPS di Distrik Nimborang, 14 dari 16 TPS di Distrik Sentani dan enam dari sembilan TPS di Distrik Unurumguay.

"Kalau pelaksana Pilkada tingkat bawa ilegal. Tak sesuai SK KPUD, hasil pemungutan suara tidak sah," kata Arsi.

Katanya, hal itu juga dikatakan Ketua KPU Papua, Adam Arisoi saat bersama Ketua KPUD Jayapura, Lidia Mokay ketika bertemu tiga pasangan calon di halaman Kantor KPUD setempat, 16 Februari 2017.

"Kami tak bisa diam dengan berbagai temuan ini. Kami telah menyerahkan berbagai bukti kecurangan kepada Panwas. Jika Panwas memutuskan tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan bukti yang ada, mereka akan menanggung risikonya. Kami akan ajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ujarnya.

Menurutnya, pergantian anggota KPPS tanpa sepengetahuan KPUD merupakan pidana Pemilu. Lantaran adanya anggota KPPS siluman, hasil pemungutan suara, 15 Februari 2017 dinilai ilegal. Tak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jangankan mayoritas, satu orang saja pelaksana pemungutan suara ilegal, hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya

Ones Pahabol “reuni” bersama mama-mama Pasar Dekai

Selanjutnya

TP PKK gandeng STT Walter Post dan STT GKI I.S Kijne berdayakan orang Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua