Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kandidat kepala daerah diminta tak ingkari kesepakatan
  • Jumat, 24 Februari 2017 — 13:50
  • 585x views

Kandidat kepala daerah diminta tak ingkari kesepakatan

"Kandidat siapa pun yang terpilih harus dihormati. Apakah itu calon petahana atau bukan, itu tidak masalah," kata Elvis, Kamis (23/2/2017).
Ilustrasi Pelaksanaan Pilkada di Papua - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengingatkan pasangan kepala daerah di Papua yang bersaing dalam Pilkada, 15 Februari 2017 lalu tak ingkari kesepakatan ketika deklarasi Pilkada damai.

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, pasangan calon kepala daerah dan wakil terpilih siapa pun itu, pasangan kandidat lain harus memberi selamat.

"Kandidat siapa pun yang terpilih harus dihormati. Apakah itu calon petahana atau bukan, itu tidak masalah," kata Elvis, Kamis (23/2/2017).

Kandidat yang tidak terpilih harus legowo. Itu berarti masyarakat belum memberi mereka kepercayaan. "Kalau misalnya calon petahan tidak terpilih kembali, berarti selama memimpin masyarakat menilai kinerjanya kurang baik," ujarnya.

Namun ia tak memungkiri Pilkada serentak 10 kabupaten dan satu kota di Papua tahun ini, ditemukan berbagai kecurangan di sejumlah daerah.

"Kalau ada indikasi kecurangan itu lain hal. Pihak terkait, Panwas dan KPUD harus menindak temuan-temuan itu. Jangan lagi ikut bermain. Jalankan tugas sesuai aturan," katanya.

Sementara Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Gabriel Maniagasi mengatakan, untuk sukses Pilkada dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah KPUD, aparat keamanan, partai politik, para pasangan calon dan tim suksesnya serta masyarakat luas.

"Dengan komunikasi politik, kerjasama, kesabaran, ketenangan, dan pemahaman yang benar terhadap sistem, mekanisme, prosedur, regulasi tatacara, pilkada terselenggara seperti yang diharapkan. Juga demokratis, berkualitas dan bermartabat," kata Gabriel.

Semua pihak harus sepakat, Pilkada merupakan agenda negara. "Semua pihak harus komitmen menjadikan hukum sebagai yang utama. Tidak boleh menyelenggarakan Pilkada berdasarkan kebijakan. Itu menjadi pintu masuk kekacauan penyelenggaraan Pilkada," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Siapa yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup di tambang PT Freeport?

Selanjutnya

KPU Papua: Ada KPPS ilegal dalam Pilkada Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe