TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. KPU Papua: Ada KPPS ilegal dalam Pilkada Jayapura
  • Jumat, 24 Februari 2017 — 13:54
  • 857x views

KPU Papua: Ada KPPS ilegal dalam Pilkada Jayapura

"Misalnya di TPS 6, ada tujuh orang KPPS. Ketua KPPS-nya atas nama Benny Suebu. Dalam form C1 tiga nama diganti yakni Eka, Elvis dan Bob Pangkali. Penggantinya adalah Margareth, Regina dan Elisabeth. Kami temukan itu," kata Isak Hikoyabi, Kamis (23/2/2017).
Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Jayapura, Yanni-Zadrak Afasedanya ketika menyerahkan bukti dugaan pelanggaran dalam Pilkada Jayapura ke Panwas, Rabu (22/2/2017) - facebook.com.
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komisiner KPU Papua, Ishak Hokoyabi menyatakan, pihaknya menemukan dugaan adanya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ilegal dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura, 15 Februari 2017 lalu. Sejumlah anggota KPPS diganti diluar sesuai prosedur.

Ia mengatakan, berbagai dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura telah sampai ke KPU RI. Komisoner KPU RI, Ida Budhiati dan Hadar Nafis memerintahkan KPU Papua mengklarifikasi ke KPUD Jayapura.

"Misalnya di TPS 6, ada tujuh orang KPPS. Ketua KPPS-nya atas nama Benny Suebu. Dalam form C1 tiga nama diganti yakni Eka, Elvis dan Bob Pangkali. Penggantinya adalah Margareth, Regina dan Elisabeth. Kami temukan itu," kata Isak Hikoyabi, Kamis (23/2/2017).

KPU Papua menilai, ini kesalahan. Izin perintah siapa sehingga ada pergantian anggota KPPS. Selain itu, Kamis (23/2/2017), pihaknya juga menerima laporan dari pasangan nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya. Pasangan calon ini menyatakan dari 348 TPS sebanyak 234 TPS anggota KPPS diganti tanpa SK KPUD setempat.

"Sebanyak 114 anggota KPPS legalistasnya bisa diakui. Sebanyak 234 penyelengara ini, kita tidak bisa melihat itu legal," ujarnya.

Namun untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) kata Isak, merupakan kewenangan Panwas setempat. “Seperti apa rekomendasi Panwas, kita tunggu," katanya.

Sehari sebelumnya, Calon Bupati Jayapura, Yanni menyerahkan bukti-bukti laporan ke Panwas setempat. Selain bukti anggota KPPS yang diduga ilegal, ia juga menyerahkan sejumlah foto dan bukti lainnya.

Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald Manoach mengatakan, tidak ingin ada kesan Panwas dan Gakkumdu lamban.

"Untuk Operasi Tangkap Tangan yang kemarin bukan tidak berjalan. Tapi tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Tapi dalam mengungkap pelanggaran kami butuh bukti," kata Ronald. (*)

loading...

Sebelumnya

Kandidat kepala daerah diminta tak ingkari kesepakatan

Selanjutnya

Masuk bulan kedua TA, Gubernur Papua didesak lantik OPD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat