PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Kuasa Hukum PT BEP: Proyek jalan Kemiri-Depapre bukan pekerjaan fiktif
  • Minggu, 26 Februari 2017 — 13:52
  • 2631x views

Kuasa Hukum PT BEP: Proyek jalan Kemiri-Depapre bukan pekerjaan fiktif

Kuasa Hukum PT BEP, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, PT BEP merupakan tenaga penyedia jasa konstruksi yang bekerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 16 September 2015 dengan nomor 0503492a.
Proyek pembangunan jalan Kemiri-Depapre yang dikerjakan PT Bintuni Energi Persada - Jubi/Alex.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Setelah ditetapkannya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Mikael Kambuaya, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan korupsi proyek jalan ruas Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura, akhirnya PT Bintuni Energi Persada (BEP) angkat bicara.

Kuasa Hukum PT BEP, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, PT BEP merupakan tenaga penyedia jasa konstruksi yang bekerja berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 16 September 2015 dengan nomor 0503492a.

Dikatakan, proyek jalan Kemiri-Depapre 24 kilometer sesuai kontrak ada dua pokok pekerjaan. Pertama pengadaan barang berupa rangka jembatan sebanyak 11 unit dan tiang pancang sebanyak 1833 batang. Kedua adalah pelebaran jalan sepanjang 2 kilometer di Maribu, dari lebar awal 6-7 meter ditambah menjadi 19 meter.

"Belum termasuk pengaspalan dan pengecoran. Untuk melakukan pelebaran jalan ini, kami harus memangkas bukit. Setelah itu, tanah dilebarkan ke samping kiri yang merupakan lembah sepanjang 2 kilometer," kata Sugeng, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (25/2/2017).

Menurutnya dari rencana awal itu, kemudian pemerintah provinsi Papua sebagai pemilik pekerjaan melakukan reevaluasi, karena jalan sepanjang 2 kilometer itu terdapat lembah dan permukiman.

"Kami harus melakukan addendum I atau yang disebut dengan alih trase (pengalihan jalur) di posisi Maribu," jelasnya.

Setelah konsultan menilai di mana wewenang provinsi, pihaknya mendapat kewenangan untuk melakukan alih trase berdasarkan perjanjian addendum nomor 0505962, tertanggal 27 Oktober 2015.

"Artinya PT BEP melakukan pekerjaan pengalihan jalur dari semua jalan lama berkelok-kelok dan membuat jalan baru menembus bukit," katanya.

Lanjutnya, addendum ini tetap dua pekerjaan, yaitu pengadaan badan jembatan dan juga tiang pancang jembatan dengan tambahan pekerjaan alih trase setelah diukur menjadi 800 meter dengan lebar jalan 22 meter. Jadi, katanya, proyek ini ada dan masih dikerjakan sampai saat ini.

Saat ditanya soal adanya dugaan proyek itu didapat berdasarkan penunjukkan langsung dan mark-up, Sugeng menekankan proyek yang didapat sudah sesuai aturan dengan mengikuti proses pelelangan, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Agustus 2015.

"Pihak kami keluar sebagai pemenang dengan kualitikasi teratas. Mengenai dugaan adanya mark-up, itu adalah wilayah yang saat ini jadi perhatian aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Untuk itu, biarlah KPK yang menjawab hal itu," katanya.

Lanjutnya, jika dikatakan mark-up, pada kenyataan pihaknya bekerja sesuai kontrak.

"Ada perjanjian pertama, juga addendum I dengan nilai lebih kurang Rp89 miliar. Apakah di sana ada mark-up, kami tentu ikuti saja prosesnya," kata Sugeng.

Mengenai kabar yang mengatakan, dalam pekerjaan yang dilakukan PT BEP ada dua proyek bersamaan salah satunya dari Dinas PU Kabupaten Jayapura. Sugeng menjelaskan, proyek dengan nama peningkatan jalan Kemiri-Depapre 24 kilometer yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah nama mata anggaran. Sementara pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan detail perjanjian itu ada dua, yakni pengadaan 11 badan jembatan termasuk 1833 tiang pancang dan pekerjaan pelebaran jalan pertama di daerah Maribu.

"Jadi kami hanya mendapat kewajiban kerja untuk pelebaran jalan sepanjang kurang lebih 2 kilometer, berdasarkan kontrak pertama, dari jalannya existing sekitar 6-7 meter dilebarkan menjadi 19 meter dengan memangkas bukit," terangnya.

Atas pertimbangan teknis, katanya, pekerjaan tersebut terjadi pengalihan jalur dari 2 kilometer menjadi 800 meter dengan lebar 22 meter.

"Pertimbangan teknis ini tentunya dengan berbagai keuntungan yang didapat, seperti ada jalan baru, akses lebih cepat, aman dan layak dilalui kontainer," tambahnya.

Dikatakan, dalam pekerjaan proyek, pihak PT BEP juga melibatkan pengusaha lokal. Ada sekitar 15-20 sub kontraktor yang dilibatkan.

"Jadi jelas dengan adanya pemberitaan itu, tentu ada pengaruhnya dan sangat merugikan pihak kami," katanya.  

Dia menambahkan, pekerjaan proyek untuk 2015 sudah selesai dikerjakan PT BEP dan yang saat ini sedang dikerjakan adalah kelanjutan (paket II).

"Paket 2015 adalah pengadaan dan 2016 pengecoran jalan sepanjang 800 meter dengan jumlah anggaran yang asalnya dari DAK kurang lebih Rp60 miliar. Jadi yang kami kerjakan saat ini adalah kontrak baru," tambahnya.  

Sementara itu Manager Teknik PT BEP, Kiki Dirmata juga mmenjelaskan, judul dari paket yang pihaknya kerjakan adalah peningkatan jalan Kemir- Depapre sepanjang 24 kilometer.

"Sepanjang jalur ini terdapat 11 titik jembatan yang harus dilakukan pengadaan material terlebih dulu," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dari paket pekerjaan 2015, sebelum terjadinya addendum tugas pihaknya adalah melakukan pelebaran jalan karena jalur ini akan menuju ke Pelabuhan Depapre.

"Sehingga perlu dilakukan pelebaran agar mobil kontainer bisa melewati. Namun ketika kami akan mengerjakannya di awal, terbentur dengan kondisi sosial seperti adanya lembah, permukiman, fasilitas PLN dan Telkom," jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, Dinas PU melakukan evaluasi apakah pekerjaan ini masih bisa diteruskan atau tidak. Akhirnya ada keputusan alih trase ke jalur baru yang awalnya 2 kilometer menjadi 800 meter.

"Berdasarkan inilah kami melakukan pekerjaan sepanjang 800 meter dengan lebar 22 meter," kata Kiki.

Ia juga menambahkan, pekerjaan 24 kilometer Kemiri-Depapre tidak mungkin bisa diselesaikan dengan satu tahun anggaran. Jadi judul 24 kilometer ini biasanya di pihak PU akan dipaket terus, paket I, paket II, paket III dan IV, sampai tercapai 24 kilometer, dan selesai mungkin sampai 3-5 tahun anggaran.

"Jadi 24 kilometer ini bukan menjadi tugas kami untuk diperluas karena akan memakan biaya beberapa ratus miliar," katanya. (*)

Sebelumnya

Jalan Trans Papua, antara propaganda rencana dan kisah nyata

Selanjutnya

Pembangunan infrastruktur di Papua terkesan asal-asalan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua