Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur: Ada bupati tak paham dana Otsus 80 persen
  • Minggu, 26 Februari 2017 — 15:22
  • 717x views

Gubernur: Ada bupati tak paham dana Otsus 80 persen

"Ada bupati yang benar-benar menggunakan dana 80 persen ini sesuai dengan juknis dan ketentuan yang ada, tetapi ada bupati yang sama sekali tidak memahami untuk apa dana ini digunakan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi Dok.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan sampai hari ini masih ada bupati yang sama sekali tidak memahami peruntukan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Ada bupati yang benar-benar menggunakan dana 80 persen ini sesuai dengan juknis dan ketentuan yang ada, tetapi ada bupati yang sama sekali tidak memahami untuk apa dana ini digunakan," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Untuk itu, masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk bagaimana mengevaluasi dana 80 persen ini, karena dana sebesar Rp12 triliun, Rp6 triliun dibagi ke kabupaten/kota.

"Ada juknis yang kita sudah siapkan untuk kabupaten/kota, terus terang hari ini kita belum mengetahui secara pasti dana Otsus 80 persen digunakan untuk apa saja," ucapnya.

"Apalagi dana sebagian besar dilaksanakan oleh kabupaten/kota, karena dana Otsus tanggungjawabnya diserahkan kepada provinsi. Namun di era kepemimpinan kami, dana ini dibagi karena masyarakat ada di kabupaten/kota," tambahnya.

Ia mengatakan pemerintah provinsi berkeinginan masyarakat di kabupaten/kota lebih maju dan diberdayakan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan kota, melalui visi misi masing-masing kepala daerah.

"Saya harap undang-undang Otsus yang dilaksanakan terutama dari segi pembiyaan, anggarannya sudah kami serahkan kepada kabupaten, kita punya tugas untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan Otsus," katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melaksanakan sistem eletronik seperti e-budgeting dan e-planing. Hal ini diterapkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, dan komitmen ini sudah disepakati dengan pihak komisi pemberantasan korupsi (KPK).

"Kami tahun ini sudah laksanakan itu, sehingga semua orang dapat melaksanakan dengan sistem yang kami terapkan. Sehingga Papua bersih dari tindakan-tindakan yang merugikan Negara dan keuangan daerah," kata Enembe. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Menkominfo minta dukungan Papua sukseskan proyek Palapa Ring

Selanjutnya

Berpotensi rugikan negara, Dishub akan hentikan sejumlah proyek

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe