PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator: Banyak masalah, sistem noken perlu dikaji
  • Minggu, 26 Februari 2017 — 17:51
  • 570x views

Legislator: Banyak masalah, sistem noken perlu dikaji

"Inikan berpeluang terjadi polemik. Masyarakat belum memberikan hak suaranya pribadi. Selain itu ada peluang menghilangkan atau mengalihkan suara masyarakat," ujarnya.
Ilustrasi sistem noken - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Penggunaan noken atau tas tradisonal Papua sebagai pengganti kotak suara dalam pelaksanaan Pilkada di Papua dinilai sering menyebabkan masalah. Untuk itu, sistem noken perlu dikaji lagi.

Anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Pendis Enumbi mengatakan, pada Pilkada 2017, enam dari 10 kabupaten dan satu kota di Papua menggunakan sistem noken. Kabupaten itu yakni Intan Jaya, Dogiyai, Tolikara, Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Nduga. Namun di beberapa daerah terjadi masalah.

"Misalnya di Tolikara, Lanny Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya. Di daerah itu ada masalah. Protes dari kandidat lain yang merasa dirugikan. Makanya sistem noken dan sistem ikat atau pembagian suara kepada calon sesuai kesepakatan masyarakat perlu dikaji," kata Pendis, Minggu (26/2/2017).

Sistem noken kata dia, merupakan kearifan lokal. Namun tidak harus merusak tatanan demokrasi. Dalam sistem noken, terkadang suara masyarakat diwakili seorang kepala suku atau kepala kampung. Satu orang bisa mewakili puluhan bahkan ratusan masyarakat.

"Inikan berpeluang terjadi polemik. Masyarakat belum memberikan hak suaranya pribadi. Selain itu ada peluang menghilangkan atau mengalihkan suara masyarakat," ujarnya.

Selain itu suara masyarakat yang diberikan kepada kandidat tertentu belum tentu sesuai DPT. Bisa saja surat suara sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada pasangan calon jumlahnya sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu wilayah.

"Inilah yang perlu dipehatikan dan dikaji kembali. Jangan sampai ke depan Pilkada selalu diwarnai polemik yang merugikan masyarakat," katanya.

Terpisah salah satu warga Kota Jayapura, Papua, Benakditus Ukago mengatakan, Mahkamah Konsititusi (MK) memang mangakui sistem noken. Namun bukan berarti satu orang bisa mewakili banyak orang.

"Setahu saya, sistem noken yang dimaksud yakni noken sebagai pengganti kotak suara," kata Benakditus.

Sebelumnya

Rusuh Intan Jaya, Legislator: Aparat keamanan kecolongan

Selanjutnya

Napi sering kabur, Mandenas minta investigasi di Lapas Abepura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua