PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Lapago
  3. Pemda Jayawijaya dituntut terapkan Perda Pembatasan Ojek
  • Senin, 27 Februari 2017 — 12:22
  • 829x views

Pemda Jayawijaya dituntut terapkan Perda Pembatasan Ojek

“Pengemudi ojek bagi putra daerah 75 persen, dan orang luar daerah (Wamena) 25 persen. Sementara, untuk poin 3 dalam perda itu mengatur tentang pengaturan pengkalan ojek,” kata Koordinator Tukang Becak Wamena, Otto Kabak dalam aksi tersebut.
Pertemuan Tukang Becak dan pihak Dinas Perhubungan Darat Jayawijaya. – Jubi/Wesai
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – Sekiranya seratusan orang tukang di Wamena menuntut pemerintah daerah setempat segera menerapkan Peraturan Daerah tentang pembatasan tukang ojek di daerah tersebut. Mereka merasa banyak dirugikan dengan adanya tukang ojek motor yang beroperasi pada waktu dan tempat, diluar kesepakatan bersama pada 2013 lalu.

Tuntutan itu disampaikan kepada pemerintah dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Jayawijaya, pada Kamis (23/2/2017).

Pada 2013 lalu, pemerintah mengeluarkan Perda pengendalian ojek melalui hak inisiatif DPRD Jayawijaya. Dalam Perda Pengendalian Ojek nomor 1 tahun 2013, bab II Pasal 3 poin 2, mengatur tentang persentase pengemudi ojek motor untuk orang asli Papua dan non-Papua.

“Pengemudi ojek bagi putra daerah 75 persen, dan orang luar daerah (Wamena) 25 persen. Sementara, untuk poin 3 dalam perda itu mengatur tentang pengaturan pengkalan ojek,” kata Koordinator Tukang Becak Wamena, Otto Kabak dalam aksi tersebut.

Menurutnya, atas pengabaian semua pihak terhadap Perda tersebut, beberapa hal pun dilanggar. Seperti pendirian pangkalan ojek di dalam kota dan wilayah operasinya.

“Kita juga minta supaya pangkalan ojek dalam kota itu bergeser keluar kota, seperti jalan masuk Pasar Misi, Pasar Sinakma, Pasar Baru dan mata jalan menuju kota Wamena,” ujar Otto.

Ia pun mengaku kecewa atas sikap Pemda Jayawijaya karena tidak menjalankan amanat Perda itu. “Perda itu sudah keluar tahun 2013 tapi sampai hari ini tidak melaksanakannya. Kami sangat kesal,” imbuhnya dihadapan Kepala Dinas Perhubungan Darat, Daniel Mambai.

Terkait pribumi dan non, kata Daniel, tukang becak putra daerah tidak bisa menyalahkan tukang ojek non-Papua karena semua dilindungi hukum di negara ini. “Sebab di negara ini siapa saja boleh hidup dan mencari uang,” katanya.

Daniel berjanji akan meneruskan aspirasi ratusan tukang becak itu kepada pemerintah. “Kami tetap akan teruskan aspirasi abang becak ini ke bupati untuk ditindak lanjuti,” katanya. (*)

Sebelumnya

Pilkada, daerah lain di Papua perlu belajar dari Nduga

Selanjutnya

Tim BRIPAS mengadukan dugaan kecurangan ke Bawaslu Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua