PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Disnaker Papua: Freeport rumahkan 1.069 pekerja lokal
  • Senin, 27 Februari 2017 — 18:46
  • 595x views

Disnaker Papua: Freeport rumahkan 1.069 pekerja lokal

Menurutnya, selain merumahkan 1.069 pekerja lokal, PT Freeport Indonesia juga melakukan PHK terhadap 44 tenaga kerja asing.
Ilustrasi Pekerja Freeport Indonesia – IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Di balik gonjang-ganjing masalah perizinan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua mengklaim telah mendapat laporan bahwa perusahan tambang raksasa itu telah merumahkan 1.069 pekerja lokal.

"Dari satu sisi, perusahaan Freeport masih tetap mempertahankan kontrak kerja sampai 2021, dan telah melaksanakan rasionalisasi dengan merumahan para pekerja," kata Kepala DisnakerProvinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Senin (27/2/2017).

Menurutnya, selain merumahkan 1.069 pekerja lokal, PT Freeport Indonesia juga melakukan PHK terhadap 44 tenaga kerja asing.

"44 tenaga kerja asing ini tersebar dari Amerika, Australia dan beberapa negara lainnya, berdasarkan laporan yang masuk akan ada penambahan lagi," ucapnya.

Dia menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kini adalah mempersiapkan regulasi sehingga dapat memberikan layanan ketenagakerjaan yang baik.

Terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe menilai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan pihak PT Freeport Indonesia bagi pekerjanya merupakan ancaman biasa, sehingga pemerintah Indonesia tak perlu takut.

"Itu ancaman biasa. Jadi tidak bisa kita takut, kami mau negara harus berdaulat terhadap ekonomi Indonesia, tidak boleh tergantung pada siapapun," kata Enembe.

Gubernur Enembe menginginkan dalam pembahasan draft undang-undang Minerba ada pasal atau bab khusus membicarakan masalah Papua, sehingga smelter dan kantor perwakilan Freeport bisa dibangun di Bumi Cenderawasih.

"Untuk hal ini kami akan perjuangkan terus. Sebab, kedaulatan ekonomi harus diperjuangkan untuk kepentingan rakyat Papua dan kami berharap Freeport dan Indoensia dapat mengambil jalan terbaik untuk kepentingan Indonesia dan kemajuan rakyat Papua," katanya.

"Kami juga berharap Freeport tak lupa untuk membayar tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua, setelah Pengadilan Pajak Jakarta menolak gugatan dan memenangkan pemerintah provinsi Papua."  (*)

Sebelumnya

STH Umel Mandiri ambisi rebut JWW Cup

Selanjutnya

1010 pejabat OPD Papua dilantik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua