Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. OPD diminta untuk memulai program kerja
  • Senin, 27 Februari 2017 — 18:40
  • 857x views

OPD diminta untuk memulai program kerja

"Saya harapkan dengan penyerahan DPA secara simbolis, maka program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan," kata Enembe usai pelantikan.
Suasana Pelantikan dan Pengukuhan 1010 pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Papua - Jubi/Alex.
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua, diminta untuk segera melaksanakan program-program kerja, pasca diterimanya Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2017.

Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Senin (27/2/2017), mengatakan pihaknya telah menyerahkan DPA kepada masing-masing OPD bersamaan dengan pelantikan dan pengukuhan pejabat. Untuk itu, seluruh program yang sudah ditetapkan bisa segera dilaksanakan.

"Saya harapkan dengan penyerahan DPA secara simbolis, maka program dan kegiatan sudah bisa dilaksanakan," kata Enembe usai pelantikan.

Agar berjalan maksimal, Enembe mengingatkan para pimpinan OPD untuk memberikan kepercayaan kepada bawahan atau staf dalam melaksanakan program dan kegiatan, karena DPA bukanlah milik pribadi pimpinan

"Silakan gunakan seluruh anggaran untuk program dan kegiatan, bukan untuk kepentingan pribadi dan berikan kepercayaan kepada bawahan dalam mengolahnya," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Gubernur Lukas Enembe mengharapkan benar-benar transparan, karena penggunaan DPA selain bakal diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan DPA dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini sudah mau masuk Maret, saya minta agar pimpinan OPD bertanggungjawab penuh terhadap DPA, jangan sangkutpautkan dengan gubernur, karena pimpinan OPD yang bertangungjawab, tidak ada yang perintah dari saya," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

1010 pejabat OPD Papua dilantik

Selanjutnya

Sekda Papua: Sejak terjadi pemekaran, Papua selalu terikat regulasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe