Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. DPRD Merauke minta Pemkab relokasi warga di perumahan kumuh
  • Selasa, 28 Februari 2017 — 08:37
  • 634x views

DPRD Merauke minta Pemkab relokasi warga di perumahan kumuh

“Perumahan yang ditempati tidak layak. Mestinya ada tanggungjawab yang bisa dilakukan pemerintah dengan memikirkan lokasi baru agar mereka direlokasi sekaligus dibangun perumahan. Sehingga bisa tinggal dan dapat melakukan aktivitas setiap hari,” pintanya.
Perumahan masyarakat asli Papua yang tidak layak ditempati - Jubi/Frans L Kobun
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke menyoroti perumahan kumuh masyarakat di  beberapa tempat dalam wilayah kota seperti di Jalan Onggatmit maupun sekitar Lantamal XI. Perumahan tersebut tidak layak dihuni lagi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken Senin (27/2/2017). Menurutnya, masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh itu, adalah orang asli Papua dari kabupaten pemekaran.

“Perumahan yang ditempati tidak layak. Mestinya ada tanggungjawab yang bisa dilakukan pemerintah dengan memikirkan lokasi baru agar mereka direlokasi sekaligus dibangun perumahan. Sehingga bisa tinggal dan dapat melakukan aktivitas setiap hari,” pintanya.

Masyarakat dari kabupaten pemekaran itu, jelas Hengky, adalah orang asli Papua dan harus diberikan perhatian. Apalagi dengan dana otonomi khusus yang nilainya sangat besar.

“Apa salahnya jika dana dimaksud, dialihkan sedikit untuk menyiapkan tempat sekaligus membangun perumahan layak. Berulang kali saya berbicara dalam pertemuan di dewan, namun sepertinya tak direspon dengan baik,” katanya.

Seorang rohaniawan Katolik, Pastor Silvester Tokio mengatakan, kondisi perumahan masyarakat yang tidak layak huni itu, tidak hanya dalam wilayah kota, tetapi juga di kampung-kampung di daerah pedalaman.

“Saya sering melakukan pelayanan di kampung-kampung di daerah pedalaman Kimaam dan masih banyak perumahan warga tidak layak huni. Tentunya ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk bagaimana melakukan perbaikan secara bertahap,” pintanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Program tol laut ke Merauke kini terhenti

Selanjutnya

Sekolah berpola asrama, solusi dorong pendidikan anak Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9691x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3389x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2124x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe