Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Bali NTT
  3. Pengakuan daerah kepulauan di NTT terus diperjuangkan
  • Selasa, 28 Februari 2017 — 14:42
  • 2555x views

Pengakuan daerah kepulauan di NTT terus diperjuangkan

Nusa Tenggara Timur pantas diakui sebagai daerah kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 1.192 buah pulau besar dan kecil.
Gubernur NTT Frans Lebu Raya (Jubi/Harianterbit.com)
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Kupang, Jubi - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperjuangkan agar daerah setempat bisa diakui secara hukum atau yuridis sebagai daerah kepulauan.

"Sejak tahun 2015 kami berkumpul dan memperjuangkan agar daerah ini bisa diakui sebagai daerah kepulauan secara yuridis," kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Selasa (28/2).

Menurutnya, Nusa Tenggara Timur pantas diakui sebagai daerah kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 1.192 buah pulau besar dan kecil.

Katanya, pulau-pulau yang berpenghuni sebanyak 44 pulau sementara yang memiliki nama baru 432 pulau.

"Kami bersama Forkompimda sudah berupaya memberi nama pulau-pulau, tapi dalam perjalanan karena keterbatasan fasilitas sehingga secara bertahap kami berikan namanya," katanya.

Menurutnya, pengakuan daerah kepulauan secara yuridis akan bermanfaat pada pengembangan potensi-potensi yang dimiliki daerah secara maskimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, katanya, pemerintah tengah mengoptimalkan pembangunan di sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.

Dia mencontohkan, pemanfaatan potensi kelautan di Laut Sawu yang menurutnya belum maksimal karena keterbatasan wewenang daerah yang hanya bisa mengelola sejauh 12 mil dari garis pantai.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah hanya mengelola potensi kelautan dengan jarak 12 mil dari garis pantai utara Pulau Sumba dan Timor serta selatan Pulau Flores.

"Sementara di bagian tengah Laut Sawu merupakan urusan pusat. Kalau ada nelayan ilegal yang masuk maka kami tidak meengerti urusannya," katanya.

Dia mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah dikunjungi Badan Legislasi dan diketahui adanya rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

"Kita terus memperjuangkan ini dan mudah-mudahan bisa terwujud dalam tahun ini bahwa NTT diakui sebagai daerah kepulauan secara yuridis," ujarnya.(*)
 


 


 


 


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Pemulung dirikan dua sekolah gratis

Selanjutnya

Kepala sekolah jadi tersangka pungli

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6085x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5702x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3762x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe