Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Sekda Papua: Sejak terjadi pemekaran, Papua selalu terikat regulasi
  • Selasa, 28 Februari 2017 — 17:48
  • 924x views

Sekda Papua: Sejak terjadi pemekaran, Papua selalu terikat regulasi

"Mudah-mudahan ke depan hal ini tak terjadi lagi. Diharapkan pula regulasi yang dibuat oleh teman-teman di Jakarta, lebih memihak kepada kami di daerah. Sehingga dapat benar-benar maksimal menunjang proses pembangunan di provinsi ini," ucapnya.
Ilustrasi Peta Papua - IST.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menilai, sejak terjadi pemekaran di wilayah paling timur Indonesia ini, Provinsi Papua selalu terikat pada regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada daerah.

"Para anggota DPR RI dalam membuat regulasi, lebih banyak ditekan oleh kekuatan pihak LSM maupun kepentingan negara luar," kata Hery pada Rapat Koordinasi Persiapan ekspedisi NKRI 2017, di Jayapura, Selasa (28/2/2017).

Ia menilai, dalam membuat regulasi, terkadang ada kepentingan adukuasa yang sangat luar biasa mengintervensi Negara Indonesia, sehingga tanpa disadari berbagai regulasi terkait sumber daya alam yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat ternyata mendapat tekanan.

"Mudah-mudahan ke depan hal ini tak terjadi lagi. Diharapkan pula regulasi yang dibuat oleh teman-teman di Jakarta, lebih memihak kepada kami di daerah. Sehingga dapat benar-benar maksimal menunjang proses pembangunan di provinsi ini," ucapnya.

Disamping itu, pemekaran yang terjadi di Papua juga lebih dikarenakan nuansa politis, tanpa melihat kondisi wilayah, jumlah penduduk maupun sumber daya manusia dan alam yang ada.

Sementara itu, Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua Sendius Wonda menilai, pemekaran wilayah untuk menjadi kabupaten baru hanya akan menambah permasalahan yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Sebab sampai dengan saat ini persoalan perbatasan wilayah antar kabupaten/kota belum bisa terselesaikan secara baik.

"Dengan banyaknya pemekaran wilayah kabupaten di Papua, tentu akan menambah banyaknya permasalahan. Apalagi adanya pengusulan 28 kabupaten baru dan dua provinsi pemekaran di wilayah Papua. Memang kita belum tahu apakah akan disetujui atau tidak. Namun yang jelas akan menambah masalah perbatasan di Papua," kata Wonda.

Diakuinya, sampai dengan saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab untuk selesai harus ada niat baik dari masing-masing kepala daerah untuk membicarakan dan membuat kesepakatan. (*)

loading...

Sebelumnya

OPD diminta untuk memulai program kerja

Selanjutnya

Ekspedisi NKRI libatkan 1000 orang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe