Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Komisi IX DPR RI dukung langkah Pemprov Papua soal Freeport
  • Selasa, 28 Februari 2017 — 17:54
  • 1040x views

Komisi IX DPR RI dukung langkah Pemprov Papua soal Freeport

"Karena hal inilah membuat kami mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua," kata Enembe.
Ilustrasi kawasan tambang PT. Freepot Indonesia - IST.
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komisi IX DPR RI menilai langkah Pemerintah Provinsi Papua sudah tepat dalam mendukung Pemerintah Pusat untuk menguasai saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan meski begitu harus ada pembagian yang jelas sehingga pemerintah provinsi (Pemprov) Papua harus mendapat saham pada perusahan tambang terbesar di Indonesia ini.

"Gubernur menyampaikan bahwa tidak ada yang diistimewakan, termasuk PTFI sehingga perusahaan tambang ini harus bisa menerima aturan baru (IUPK) dan kami pegang apa yang disampaikan oleh gubernur Papua," kata Dede kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Untuk itu, katanya, pihaknya akan memperjuangkan permintaan Pemprov Papua terkait dengan permintaan divestasi saham, pajak bagi hasil hingga kerjasama lainnya, karena selama ini rakyat belum sejahtera dengan kehadiran PTFI.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua dari Freeport hanya mencapai Rp75 milliar, padahal nilai eksplorasi bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun.

"Karena hal inilah membuat kami mendukung langkah pusat untuk menguasai saham mayoritas Freeport yang telah 48 tahun beroperasi di Papua," kata Enembe.

Menurutnya, sektor ekonomi sudah seharusnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

"Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lah yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real," tutupnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Ekspedisi NKRI libatkan 1000 orang

Selanjutnya

Gubernur Papua ingatkan bupati tak sembarang berikan izin usaha

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe