Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Bertemu Menteri ESDM soal Freeport, Uskup Timika: Pemilik hak ulayat harus dilibatkan
  • Rabu, 01 Maret 2017 — 06:55
  • 1639x views

Bertemu Menteri ESDM soal Freeport, Uskup Timika: Pemilik hak ulayat harus dilibatkan

Bagi Uskup Saklil yang terjadi sekarang adalah tarik menarik oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi dan sepihak yang mengorbankan masyarakat setempat.
Uskup Mgr. John Philip Saklil, Pr dalam sebuah kegiatan tahun 2012 -husyenfotografertimika.blogspot.co.id
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Paniai, Jubi – Uskup Keuskupan Timika, Papua, Mgr. John Philip Saklil, Pr menegaskan terlepas dari keriuhan keberlangsungan PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang terpenting baginya pemilik ulayat harus diakomodir.

Bagi Uskup Saklil yang terjadi sekarang adalah tarik menarik oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi dan sepihak yang mengorbankan masyarakat setempat.

“Kami menyetujui PT. Freeport ditutup atau diteruskan asal masyarakat (pemilik hak ulayat) harus dilibatkan dan hak-haknya diakomidir dengan jelas,” ungkap Mgr. John Philip Saklil yang berada di Jakarta ketika dikonfirmasi Jubi melalui sambungan telepon, Senin (27/2/2017).

Saklil mengaku, hal itu telah mendorong  dirinya menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Senin, (27/2) di Jakarta. “Saya pergi menemui menteri karena jangan sampai tarik menarik banyak kepentingan mengorbankan masyarakat stempat,” kata dia menjelaskan keberadaanya di Jakarta.

Dia juga mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah menertibkan perusahan, namun, yang paling
utama jangan merugikan masyarakat. “Karena, sampai sekarang sudah sekitar 1000 orang jadi korban PHK. Kami kira itu korban kemanusiaan akibat ketidakjelasan kebijakan pemerintah dan PT. Freeport,” tukasnya.

Dia juga berharap agar situasi ini tidak lantas menghentikan bantuan dan program PT. FI kepada masyarakat. ”Hak-hak karyawan dan semua program yang berjalan termasuk beasiswa anak yang sedang kuliah itu tidak boleh dihentikan,” harapnya.

Apabila pada akhirnya PTFI ditutup, lanjutnya, harus ada pertanggungjawaban dan pemulihan kehancuran alam. “Kalau seandainya pemerintah dan PT. Freeport menutup pertambangan, maka PT. Freeport bertanggungjawab atas hak-hak masyarakat yang belum dipenuhi selama operasi tambang,” jelasnya.

Dilansir CNN Indonesia Senin (21/2) Pemerintah saat ini diminta untuk membuka lelang atau tender terbuka penawaran saham PT Freeport Indonesia kepada pengusaha swasta dalam negeri Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, dengan tender pelaku usaha tambang dalam negeri akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam divestasi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Sementara Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta jatah 10 persen hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen.(*)

Sebelumnya

Australia dan Indonesia pulihkan hubungan militer

Selanjutnya

Tarimanu tuding tindakan MSG belakangan ini memalukan Melanesia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe