PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sebelum PSU, kecurangan Pilkada Jayapura harus diproses
  • Rabu, 01 Maret 2017 — 10:49
  • 593x views

Sebelum PSU, kecurangan Pilkada Jayapura harus diproses

"Kalau bisa PSU tunda dulu. Selesaikan kasus-kasus ini dulu. Kami tidak ingin PSU sebelum semua kasus pelanggaran itu beres. Kami akan boikot PSU," ujarnya.
Tim YaZa dan JM-Rahman Ketika Bertemu Perwakilan Bawaslu Papua - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Belasan orang tim pasangan calon bupati/wakil bupati Jayapura, Yanni-Zadrak Afasedanya (YaZa) dan Jansen Monim-Abdul Rahman Sulaeman (JM-Rahman) mendatangi Kantor Bawaslu Papua di Jalan Berdikari No2, Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (28/2/2017).

Kedatangan tim pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 5 itu mempertanyakan sejauh mana proses penindakan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi ketika pelaksanaan Pilkada Jayapura, 15 Februari 2017. Tim ini juga ingin, Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang rencananya dilakukan 7 Maret 2017 ditunda hingga proses hukum terhadap dugaan kecurangan Pilkada Jayapura rampung.

"Kami sudah sampaikan bukti-bukti sesuai data lapangan kepada Panwas Kabupaten Jayapura, Bawaslu Papua, Bawaslu RI, KPUD Kabupaten Jayapura, KPU Papua dan KPU RI. Kami ingin tahu sejauh mana penangananggnya. Kami minta Bawaslu serius," kata Franklyn Wahey mewakili tim YaZa ketika bertemu tim asistensi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang.

Pihaknya juga mempertanyakan sejauh mana penangan dugaan money politic dalam Pilkada Jayapura. Apalagi terduga merupakan anak salah satu calon Wakil Bupati Jayapura.

"Kalau bisa PSU tunda dulu. Selesaikan kasus-kasus ini dulu. Kami tidak ingin PSU sebelum semua kasus pelanggaran itu beres. Kami akan boikot PSU," ujarnya.

Hal yang sama dikatakan perwakilan tim JM-Rahman, Nelvis Ibo. Katanya, rencananya PSU dilakukan 14 hari setelah pleno KPU. Pihaknya ingin sebelum PSU, semua dugaan kecurangan dituntaskan terlebih dahulu.

"Sesuai undang-undang, Bawaslu Papua berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Kami ingin pasangan calon yang melanggar aturan disanksi. Ini contoh buruk," kata Nelvis.

Tim YaZa dan JM-Rahman diterima tim asistensi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang lantaran ketua dan dua komisioner Bawaslu tidak berada di tempat. Amandus mengatakan, tidak semua pelanggaran pemilu tanggungjawab Bawaslu.

Bapak-bapak dorong sentra Gakkumdu karena OTT ini barang buktinya sudah jelas. Ini kena ini. Kami akan sampaikan aspirasi ini ke ketua dan komisoner Bawaslu," kata Amandus. (*)

Sebelumnya

Timses tak ingin PSU Jayapura kembali diwarnai kecurangan

Selanjutnya

Bawaslu Papua: Rekomendasi PSU sudah sesuai mekanisme

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua