Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Rekomendasi PSU Jayapura tidak mengacu pada PKPU
  • Rabu, 01 Maret 2017 — 11:19
  • 487x views

Rekomendasi PSU Jayapura tidak mengacu pada PKPU

Aturan yang dijadikan landasan Panwas merekomendasikan PSU adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.
Ilustrasi suasana TPS di Kabupaten Jayapura ketika pencoblosan - Dok. Jubi.
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Ketua Panwas Kabupaten Jayapura, Ronald M Manoach mengatakan, keputusan pihaknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah itu tidak mengacu pada Peraturan KPU (PKPU).

Aturan yang dijadikan landasan Panwas merekomendasikan PSU adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

"Kami tidak pakai PKPU. Kalau pakai PKPU, paling lambat dua hari setelah hari pencoblosan. Kalau tidak, sudah kadaluarsa," kata Ronald di Kota Jayapura, Selasa (28/2/2017).

PSU di 236 TPS di 17 distrik di Kabupaten Jayapura kata dia, rencananya dilakukan, 7 Maret 2017 mendatang. Senin (27/2/2017), KPUD setempat mengumpulkan semua anggota KPPS di salah satu hotel di Sentani. Tujuannya, mengkonfirmasi hasil rekomendasi Panwas. Ternyata benar ada 230 petugas KPPS yang bertugas ketika hari pencoblosan, 15 Februari bukan di SK kan oleh KPUD.

"Kami Panwas tetap berjalan sesuai aturan. Tidak ada kepentingan apapun. Kami tidak mendukung paslon tertentu. Yang kami perangi adalah kecurangan," ujarnya.

Jika keputusan Panwas tersebut ada pasangan calon diuntungkan dan dirugikan menurut Ronald, bukan urusan Panwas. Pawas hanya mau semua berjalan sesuai aturan. Panwas itu tetap independen dan netral.

"Sebelum memutuskan PSU kami berkoordinasi dengan Bawaslu Papua, Bawaslu RI, KPUD jayapura, KPU Papua dan KPU RI. Keputusan ini bukan asal-asal. Kami harus hati-hati," katanya.  

Di tempat yang sama, Komisioner Bawaslu Papua, Yakop Paisei menyatakan, rekomendasi Panwas tentu sudah melalui proses dan sesuai mekanisme. Secara kelembagaan, Bawaslu Papua memberikan dukungan kepada Panwas Kabupaten Jayapura.

"Panwas tidak mungkin mengeluarkan rekomendasi jika tak sesuai aturan yang berlaku," kata Yakop. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bawaslu Papua: Rekomendasi PSU sudah sesuai mekanisme

Selanjutnya

Keterwakilan Papua di DPR RI masih kecil

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua