Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua ingatkan bupati tak sembarang berikan izin usaha
  • Rabu, 01 Maret 2017 — 21:08
  • 582x views

Gubernur Papua ingatkan bupati tak sembarang berikan izin usaha

"Jangan berikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan. Contohnya seperti perkebunan sawit di Kabupaten Keerom yang sudah tidak produksi lagi," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (1/3/2017).
Tambang di wilayah Meepago - IST.
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para bupati di wilayahnya untuk tidak sembarang memberikan izin usaha, apalagi yang berkaitan langsung dengan hutan Papua. Sebab bila disalahgunakan tidak akan memberi kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat.

"Jangan berikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan. Contohnya seperti perkebunan sawit di Kabupaten Keerom yang sudah tidak produksi lagi," kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (1/3/2017).

Menurutnya, pihaknya sudah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA saat ini, dengan areal 2.083.091 hektar.

"Karena itu, saya minta kepada semua bupati agar tidak memberikan izin sembarangan dan harus melihat keseriusan investor itu, kalau berdampak buruk pada kelestarian hutan sebaiknya tidak usah," ucapnya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Bangun Manurung mengatakan sampai hari ini pemerintah provinsi belum mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan  pertambangan untuk beroperasi di wilayah Bumi Cenderawasih.

"Sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum satupun IUP dikeluarkan. Ini sesuai dengan UU minerba Nomor 4 Tahun 2009 bahwa penerbitan izin baru melalui proses lelang. Namun, sampai sekarang Juknis untuk lelang itupun belum dikeluarkan oleh Kementerian ESDM," kata Bangun.

Menurutnya, Gubenrur sudah melakukan evaluasi terhadap perizinan pengelolaan hutan, pertambangan, sampai perkebunan yang dikeluarkan para Bupati di Papua.

"Untuk Kabupaten Nabire kurang lebih ada 26 IUP yang diserahkan kepada gubernur untuk dievaluasi, padahal kami tahu bahwa di sana banyak sekali IUP," ucapnya.

Menyinggung soal fungsi kontrol dan pengawasan Dinas ESDM Papua, ia tekankan, pengawasan akan dilakukan langsung di lapangan. Namun, diakuinya, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Sementara soal IUP PT Benliz Pasicif (BP) atau PT Pasific Mining Jaya (PMJ) yang beroperasi di wilayah Meepago yang dipertanyakan oleh masyarakat adat setempat, dirinya mengaku, mungkin saja dikeluarkan oleh Bupati setempat.

"Kami akan cek kembali. Tapi untuk Nabire, mereka sudah serahkan 26 IUP untuk gubernur evaluasi," tutupnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komisi IX DPR RI dukung langkah Pemprov Papua soal Freeport

Selanjutnya

Kabiro PPKLN Papua geram namanya dicatut untuk penipuan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua