PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Keterwakilan Papua di DPR RI masih kecil
  • Kamis, 02 Maret 2017 — 10:02
  • 316x views

Keterwakilan Papua di DPR RI masih kecil

"Jakarta luas wilayahnya hanya lebih 600 kilometer persegi. Tapi mereka punya wakil yang kuat di DPR RI. Begitu juga Jogja dan daerah lain. Jangan heran kalau kepentingan rakyat mereka selalu diperjuangkan. Mereka punya kekuatan yang kuat di DPR RI," katanya.
Ilustrasi Kantor DPR RI - Dok Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Wilhelmus Pigai menyatakan, keterwakilan Papua di DPR RI sangat kecil. Akibatnya, kepentingan Papua yang diperjuangkan di DPR RI sering menemui jalan buntu.

"Lihat saja mana perwakilan Papua bicara Freeport atau Otsus Plus yang sudah lama tersendat di DPR RI. Ini karena kekuatan Papua minim. Tidak didukung teman-teman lain di sana," kata Wilhelmus Pigai, Rabu (1/3/2017).

Ia menyarankan DPR Papua dan Pemprov Papua memperjuangkan agar khusus untuk DPR RI, Papua dibagi menjadi dua daerah pemilihan (dapil). Klausulnya dimasukkan dalam undang-undang-undang Pemilu yang kini dibahas DPR RI.

"Kalau dapil Papua untuk anggota DPR RI dibagi dua, jumlah kursi Papua yang awalnya 10 akan bertambah. Kalau kita punya keterwakilan yang banyak di DPR RI bargaining mendorong kepentingan Papua akan semakin kuat," ujarnya.

Penentuan jumlah keterwakilan kursi legislatif di DPR RI kata dia, jika memungkinkan jangan berdasarkan jumlah penduduk. Namun luas wilayah perlu dipertimbangkan. Misalnya Papua, luas wilayahnya lebih dari 3600 kilometer persegi atau dua kali lipat dari Pulau Jawa.

"Jakarta luas wilayahnya hanya lebih 600 kilometer persegi. Tapi mereka punya wakil yang kuat di DPR RI. Begitu juga Jogja dan daerah lain. Jangan heran kalau kepentingan rakyat mereka selalu diperjuangkan. Mereka punya kekuatan yang kuat di DPR RI," katanya.

Hal serupa dikatakan Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao. Katanya, selama ini berbagai kepentingan Papua yang didorong kepada pemerintah pusat hampir selalu gagal.

"Misalnya Otsus Plus. Hingga kini tak kunjung masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas di DPR RI," kata Mathea. (*)

Sebelumnya

Rekomendasi PSU Jayapura tidak mengacu pada PKPU

Selanjutnya

PHK karyawan Freeport, DPR Papua disarankan bentuk tim

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua