Konferensi Luar Biasa
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. PHK karyawan Freeport, DPR Papua disarankan bentuk tim
  • Kamis, 02 Maret 2017 — 10:08
  • 873x views

PHK karyawan Freeport, DPR Papua disarankan bentuk tim

"Saya sudah minta ketua DPR Papua segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua untuk membentuk tim dan segera menghadap presiden," kata Wilhelmus Pigai kepada Jubi, Rabu (1/3/2017).
Ilustrasi Karyawan Freeport - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika dan sekitarnya, Wilhelmus Pigai menyarankan DPR Papua dan Pemprov Papua membentuk tim terkait rencana PHK karyawan PT Freeport.

 

"Saya sudah minta ketua DPR Papua segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua untuk membentuk tim dan segera menghadap presiden," kata Wilhelmus Pigai kepada Jubi, Rabu (1/3/2017).

Ia khawatir, PHK karyawan akan menimbulkan masalah baru. Selain kerawanan sosial juga kerawanan sosial politik.

"Jumlah karyawan Freeport itu puluhan ribu. Kalau mereka tidak kerja dana memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, bisa berdampak buruk," katanya.

Menurutnya, jangan karena kepentingan Jakarta dan PT Freeport mengorbankan karyawan. Siapapun dia yang bekerja di Papua menurut Wilhelmus Pigai, merupakan masyarakat Papua.

Pigai menegaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport urusan pemerintah pusat dengan pihak perusahaan. DPR Papua dan Pemprov Papua hanya akan bicara nasib karyawan. Mestinya PHK, merumahkan karyawan dan tindakan perusahaan lainnya adalah opsi terakhir.  

"Mestinya Freeport jalan dulu dengan izin ekspor yang diberikan pemerintah, sambil membangun komunikasi dengan pemerintah. Saya pikir pemerintah juga menanggapi jika Freeport punya niat baik membangun komunikasi," ujarnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR RI, Kartubi mengatakan PT Freeport jangan menggunakan isu PHK karyawan sebagai nilai tawar terhadap pemerintah.

"Jangan menjadikan itu untuk memperbuat nilai tawar. Itu tidak bagus. Saya harap Freeport memahami masalahnya," kata Kartubi beberapa hari lalu. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Keterwakilan Papua di DPR RI masih kecil

Selanjutnya

Polda Papua selidiki kerusuhan Intan Jaya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe