Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tokoh masyarakat kabupaten Jayapura tolak PSU
  • Kamis, 02 Maret 2017 — 10:36
  • 725x views

Tokoh masyarakat kabupaten Jayapura tolak PSU

Enos Deda Ondofolo Kampung Ayapo menyebutkan pelaksanaan Pilkada di daerah ini sudah berlangsung dengan baik pada 15 Februari lalu. Setelah Pilkada, penyelenggara mengklaim banyaknya pelanggaran yang terjadi didalam proses tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat adat dan juga perempuan yang melakukan jumpa pers – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi - Sejumlah Tokoh Masyarakat Adat, Perempuan dan Pemuda Kabupaten Jayapura menolak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah ini.

Enos Deda Ondofolo Kampung Ayapo menyebutkan pelaksanaan Pilkada di daerah ini sudah berlangsung dengan baik pada 15 Februari lalu. Setelah Pilkada, penyelenggara mengklaim banyaknya pelanggaran yang terjadi didalam proses tersebut.

“Kalau ada pelanggaran dalam proses pencoblosan hari itu, kenapa tidak langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini sudah berapa lama dari waktu pencoblosan dan hasil sudah terang benderang bahwa ada yang akan memenangkan pertarungan ini baru penyelenggara mulai gaduh mengklaim banyaknya pelanggaran yang terjadi. Ini tidak benar! Kami menolak! PSU tidak boleh dilakukan di daerah ini," tegas Enos Deda di Sentani. Rabu (1/3/2017).

Senada dengan itu, dua Tokoh Perempuan Kabupaten Jayapura, Dorince Mehue dan Linda Pepuho mengatakan pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada untuk menciptakan konflik horisontal di tengah masyarakat.

"Aturan telah menyebutkan bahwa penyelenggara dan pengawas harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kalau keluar dari aturan,sama saja akan menciptakan konflik di daerah ini," ujar Dorince Mehue.

Di tempat yang sama, Origenes Kaway yang juga anggota DPR Papua meminta agar penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah ini diganti.

"Kalau mau PSU lagi, masyarakat yang mana yang akan ke TPS. Semua masyarakat sudah selesai memberikan hak politiknya dengan baik dan benar,” ujarnya.

Saya sebagai tokoh dan pimpinan masyarakat adat di Distrik Waibhu akan melarang semua masyarakat saya agar tidak mengikuti proses PSU yang akan digelar oleh KPU dan Panwas.

Kaway menegaskan PSU sama halnya dengan menciptakan konflik di tengah masyarakat.

“Kalau terjadi saya mau tanya siapa yang akan bertanggung jawab? Untuk itu saya juga menegaskan agar kedua lembaga ini KPU dan Panwas agar diganti saja karena mereka telah banyak melakukan pelanggaran dalam proses Pilkada di daerah ini," ujar Origenes Kaway yang juga sebagai Ondofolo Kampung Bambar Distrik Waibhu.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Panwas dan KPUD dilaporkan ke DKPP, parpol siap "pasang badan"

Selanjutnya

KNPB gelar ibadah dukung 7 negara pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua