Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua sambut baik hadirnya LBH APIK Jayapura
  • Kamis, 02 Maret 2017 — 19:31
  • 853x views

Pemprov Papua sambut baik hadirnya LBH APIK Jayapura

"Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi untuk melindungi perempuan dan anak baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota," ucapnya.
Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri saat menyerahkan SK Kepada Direktur LBH APIK Jayapura, Nuraida - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyambut baik hadirnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Jayapura, di Bumi Cenderawasih.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan kehadiran LBH APIK Jayapura untuk membantu dan melindungi kaum perempuan dan anak, sehingga semua pihak wajib mendukung langkah kerja lembaga ini.

"Pemerintah tentu tak bisa bekerja sendiri dalam melindungi perempuan dan anak, untuk itu diperlukan perpanjangan tangan untuk menjangkau yang tidak atau belum terjangkau," kata Elysa Auri saat seminar sekaligus launching LBH APIK, di Jayapura, Kamis (2/3/2017).

Ia menilai, keberadaan LBH APIK Jayapura menjadi sebuah peluang yang baik bagi perempuan untuk dapat mengakses layanan yang lebih maksimal. "Untuk itu, semua pihak perlu mendukung langkah lembaga ini di Papua," tambahnya.

Soal perempuan dan anak, ujar Auri, Pemerintah Provinsi Papua telah berkomitmen untuk memberi perhatian lebih dengan membentuk unit khusus yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten dan Kota.

"Hal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi untuk melindungi perempuan dan anak baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota," ucapnya.

Namun dalam implementasi, belum semua perempuan dan anak korban dapat tertangani dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih kentalnya budaya patriarkhi yang dikekalkan oleh sebagian masyarakat, juga dalam sistem yang dibentuk oleh komunitas.

Selain itu, keberpihakan Otonomi Khusus kepada orang asli Papua telah dituangkan dalam beberapa aturan turunannya, begitu juga secara spesifik bagi perempuan telah diatur dalam aturan khusus (Perdasi/Perdasus) yang melindungi perempuan yang juga dalam kebijakan pemerintah Provinsi Papua menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

"Hal ini menyebabkan perempuan akhirnya menjadi kelompok yang paling rentan mengalami ekslusi sosial, hal ini tak lepas dari struktur sosial yang partiarkhis yang tidak berpihak pada kepentingan dan kebutuhan perempuan," katanya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Jayapura, Nuraida Duwila menjelaskan, sejauh ini lembaga bantuan hukum sudah ada, hanya yang khusus untuk menangani masalah perempuan tidak ada.

"Sebelumnya memang sudah ada, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya tidak ada, untuk itu kami hadir untuk membantu kaum perempuan," kata Nuraida.

"LBH APIK berfikir, banyak perempuan-perempuan korban yang tidak bisa atau kurang mampu mengakses bantuan hukum. Makanya kami ada untuk membantu mereka, karena kami akan lebih konsen kepada perempuan yang tidak mampu," tambahnya. (*)

Sebelumnya

Gubernur klaim angka buta aksara di Papua menurun

Selanjutnya

Gubernur harap PSU di Papua tak menimbulkan masalah baru

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe