PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. ‘Dikepung’ tujuh negara Pasifik, Indonesia janji terima Pelapor Khusus PBB tahun ini
  • Kamis, 02 Maret 2017 — 20:59
  • 4792x views

‘Dikepung’ tujuh negara Pasifik, Indonesia janji terima Pelapor Khusus PBB tahun ini

Disebut lambat menindaklanjuti surat, rekomendasi dan permintaan para pemegang mandat HAM PBB, pemerintah Indonesia membalasnya dengan mengatakan akan segera menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB tahun ini.
Delegasi Indonesia dalam Hak Jawab atas pidato Pemerintah Vanuatu, mewakili tujuh negara Pasifik, di Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3) – Jubi/ohchr.org
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Delegasi Pemerintah Indonesia kembali menolak pernyataan bahwa pelanggaran HAM di West Papua meluas dan masih terus terjadi.

Melalui hak jawabnya pada Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3/2017) delegasi Indonesia mengatakan “Pemerintah Indonesia selalu berusaha keras mengatasi semua tuduhan pelanggaran HAM serta mengambil langkah pencegahan dan memberikan keadilan.”

Respon ini dilakukan guna menjawab Hon Ronald Kay Warsal yang mewakili pemerintah Vanuatu dan Koalisi Negara Pasifik untuk West Papua (PCWP). Vanuatu meminta PBB membuat laporan menyeluruh terhadap West Papua di Sidang Dewan HAM PBB ke-34 Rabu (1/3).

Baca: Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

Delegasi Indonesia tidak terima pernyataan Vanuatu. Menurut pemerintah komitmen HAM Indonesia sudah “tampak dengan sendirinya” melalui berbagai ratifikasi dan keterlibatan negara dalam berbagai mekanisme dan prosedur di PBB, kesepakatan bilateral di tingkat regional maupun multilateral.

Disebut lambat menindaklanjuti surat, rekomendasi dan permintaan para pemegang mandat HAM PBB, pemerintah Indonesia membalasnya dengan mengatakan akan segera menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB tahun ini.

“Indonesia akan menerima kunjungan 2 Pelapor Khusus PBB tahun ini dan akan memberikan laporan Universal Periodik Report kita yang ketiga Mei tahun ini,” ujarnya.

Namun dia tidak menanggapi alasan Indonesia yang belum menjawab surat Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang juga disoroti oleh Hon Ronald Kay Warsal dalam pidatonya.

Dilansir Rappler.com Oktober tahun lalu, mengutip Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia, Muhammad Hafiz, dari 180 rekomendasi untuk Indonesia pada sidang Dewan HAM tahun 2012 diperkirakan 50-70 persen tak dijalankan.

"Tentu saja mayoritas (yang jalan di tempat) di bidang kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata dia.

Dalam merespon pernyataan tujuh negara Pasifik itu, ketimbang menunjukkan capaian kemajuan penegakan HAM menyangkut West Papua, Indonesia malah menuding Vanuatu “terang-terangan menggunakan isu-isu HAM untuk membenarkan dukungannya pada gerakan separatis di Papua.”

Tahun lalu, pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 para pemimpin Pasifik ini juga membuat marah pemerintah Indonesia dengan mengatakan pernyataan ketujuh negara tersebut telah ‘menggugat’ kekuasaan Indonesia atas West Papua. Jakarta menuduh Pasifik mengintervensi kedaulatan Indonesia dan mendukung kelompok-kelompok “separatis bersenjata”.

Terpisah, dilansir Pacific Islands News Aassociation Kamis (2/3/2017) Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pembukaan Sidang Dewan HAM tersebut menekankan agar semua pemerintah di dunia angkat bicara atas hak azasi manusia dalam “cara imparsial” (tidak berat sebelah).

“Pengabaian HAM adalah penyakit, dan penyakit ini sedang meluas saat ini, di Utara, Selatan, Timur, dan Barat,” ujar Guterres sambil menekankan kepada sesi umum Dewan HAM PBB ke-34, bersama Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein, bahwa “Dewan HAM PBB mesti menjadi bagian yang menyembuhkan.”

“Kita semakin melihat fenomena snagat buruk meningkatnya populisme dan ekstrimisme yang saling menyokong tumbuhnya rasisme, kebencian terhadap orang asing, anti-Yahudi, anti-Muslim dan bentuk-bentuk intoleransi lainnya,” ujar Guterres.

Diantara banyaknya isu yang diangkat, Sekjend PBB ini juga menyerukan perlindungan para pejuang HAM dan jurnalis sebagai pihak-pihak yang “penting” bagi checks and balances semua masyarakat di dunia.(*)

Sebelumnya

Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

Selanjutnya

LEMASA: Segala pembicaraan terkait Freeport harus libatkan masyarakat adat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua