Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Rumah dinas hendak dipalang, sejumlah ibu datangi DPRD Merauke
  • Jumat, 03 Maret 2017 — 08:57
  • 831x views

Rumah dinas hendak dipalang, sejumlah ibu datangi DPRD Merauke

Seorang pemilik rumah, Sofia C. Mahuze menuturkan, selama ini mereka sangat terganggu dengan kedatangan Kris Pandi Mahuze membuat patok dan meminta para penghuni meninggalkan perumahan. Alasannya lokasi itu tanah miliknya.
Beberapa ibu sedang berdialog dengan anggota DPRD Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken - Jubi/Frans L Kobun
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Kurang lebih enam orang ibu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke menyampaikan persoalan kepemilikan tanah bersama rumah dinas yang dipalang oleh Kris Pandi Mahuze yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat.

Kedatangan mereka Kamis (2/3/2017), diterima salah seorang anggota dewan, Hendrikus Hengky Ndiken. Pertemuan dilakukan kurang lebih setengah jam.

Seorang pemilik rumah, Sofia C. Mahuze  menuturkan, selama ini mereka sangat terganggu dengan kedatangan Kris Pandi Mahuze membuat patok dan meminta para penghuni meninggalkan perumahan. Alasannya lokasi itu tanah miliknya.

Ditegaskan, perumahan yang ditempati merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Merauke. Rumah itu dihuni saat orangtuanya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tak pernah dipersoalkan. “Kok tiba tiba Kris Pandi datang dan mematok beberapa tempat itu sekaligus meminta rumah dikosongkan,” tuturnya.

“Terus terang, kami tidak akan keluar. Karena tanah bersama rumah tersebut adalah aset pemerintah setempat. Mestinya jika Kris merasa belum ada penyelesaian pembayaran, silakan melancarkan protes kepada pemerintah,” pintanya.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken menegaskan, dirinya akan melakukan koordinasi bersama pimpinan dan sesama anggota dewan lain agar memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kris Pandi untuk memberikan penjelasan.

“Saya sepakat dengan ibu-ibu yang datang ke sini. Memang itu adalah aset pemerintah dan tidak serta merta Kris Pandi mengambil langkah menyuruh penghuni rumah keluar,” tegasnya.

Ditambahkan, segala sesuatu berkaitan dengan aset daerah, mestinya disampaikan melalui prosedur. Tidak serta merta melarang dan menyuruh pemilik rumah keluar. “Jika bersangkutan datang dan melakukan tindakan kurang berkenan, segera laporkan kepada kami sehingga dapat diambil langkah cepat,” pinta dia. (*)

loading...

Sebelumnya

Setahun memimpin Merauke, Fredy-Sularso diminta fokus jabarkan visi-misi

Selanjutnya

Ketua komisi C DPRD Merauke berang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 9692x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3389x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2124x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe