Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pembela HAM di Papua sambut positif desakan tujuh negara Pasifik
  • Jumat, 03 Maret 2017 — 13:57
  • 2512x views

Pembela HAM di Papua sambut positif desakan tujuh negara Pasifik

Menurut akademisi Uncen ini, Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk memperhitungkan apa yang sedang terjadi di Jenewa, Swiss ini dengan baik.
Ilustrasi aksi - Jubi/Dok.
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengaku menyambut positif adanya desakan resmi dari tujuh negara kawasan Pasifik yang juga adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ketujuh negara ini  dalam sebuah pernyataan bersama untuk mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk mengirim Komisioner Tinggi PBB (United Nations High Commisioner) mengunjungi Tanah Papua dalam waktu dekat ini.

Pengamat Hukum Internasio­nal dari Universitas Cenderwasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung menegaskan, isu Papua merdeka yang dibawah ke Dewan HAM PBB oleh tujuh negara Pasifik merupakan perwakilan dari tiga rumpun besar di kawasan Pasifik, yakni Melanesia, Polinesia dan Mikronesia.

“Isu Papua kali ini yang dibawa ke Dewan HAM PBB, ini sudah mendapat dukungan dari tiga rumpun besar di Pasifik, walaupun tujuh negara tapi ini sudah mewakili tiga rumpun, masing-masing rumpun Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Dekolonisasi tentang isu Papua di Pasifik sudah mendapatkan dukungan yang signifikan,” kata Marinus Yaung saat dihubungi Jubi, Kamis, (2/3/2017).

Menurut akademisi Uncen ini, Pemerintah Indonesia sudah waktunya untuk memperhitungkan apa yang sedang terjadi di Jenewa, Swiss ini dengan baik. “Kalau tidak, maka internasionalisasi isu Papua merdeka tahun 2017 ini akan sampai ke Dewan HAM PBB,” katanya.

“Karena di Dewan HAM ini yang menentukan Papua masuk ke dekolonisasi. Isu Papua ini sudah masuk ke majelis umum PBB, isu Papua pun pernah masuk ke dewan keamanan PBB. Dan targetnya masuk ke sidang dewan keamanan ke dewan keamanan PBB tahun ini. Maka, akan didesak untuk selesaikan dalam dekolonisasi,” ujar dosen Hubungan Internasio­nal Fisip Uncen ini.

Ia menegaskan kepada Peme­rintah Indonesia tidak boleh tinggal diam, dan harus punya solusi yang kongkrit untuk diplomatik guna mencegah petisi Papua merdeka yang  akan dilakukan tahun ini.

“Pemerintah Indonesia harus tuntaskan tiga kasus utama itu. Wasior berdarah, Paniai berdarah dan Wamena berdarah. Kalau sampai belum tuntaskan, saya yakin dukungan Papua merdeka semakin menguat,” tegasnya.

Sementara, Yan Christia Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari me­ngatakan, pihaknya sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Tanah Papua menyebut ketujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island, yang secara-bersama-sama menyampaikan pernyataan. Pernyataan ke tujuh negara Pasifik itu dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K.Warsai di depan forum segmen ke delapan, sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Warinussy mengatakan, ketujuh negara Pasifik itu mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menugaskan Komisioner Tinggi PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Tanah Papua (West Papua).

“Langkah ketujuh negara Pasifik itu kami kira sangat positif dan sejalan dengan tujuan pe­negakan hukum dan perlin­dungan HAM yang berlaku dan diatur di dalam instrumen hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional. Di mana segenap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini memang sudah saatnya diselidiki oleh Dewan HAM PBB atas dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil maupun para korban,” kata Warinussy.

Sehingga, lanjut dia, cita-cita penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang berat di Tanah Papua segera bakal terwujud. Pasalnya kata dia, dapat dijalankan dengan mekanisme dan prosedur hukum yang adil, transparan dan imparsial di bawah pengawasan Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa.

“Hal ini sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang sangat mendukung penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua secara adil dan berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal,” kata advokad HAM ini. (*)

loading...

Sebelumnya

FRI West Papua dan AMP akan demo di kantor PBB Jakarta

Selanjutnya

Polda Papua harus transparan terkait kasus Bupati Biak

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe