PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Perempuan & Anak
  3. 80 Persen kasus KDRT di Papua diselesaikan secara adat
  • Jumat, 03 Maret 2017 — 18:47
  • 1058x views

80 Persen kasus KDRT di Papua diselesaikan secara adat

“Umumnya perempuan merasa malu dan juga jika harus menyelesaikan melalui jalur hukum, sehingga keluarga, adat dan tokoh agama masih menjadi pilihan mereka,” kata Yvonne, di Jayapura, Kamis (2/3/2017).
Dari kanan ke kiri, 1. Nursahbani K, SH (Ketua), 2. Pdt. Magdalena M. Kafiar, S.Si (Pengurus), 3. Nur Aida Duwila, SH : (Pengurus/Direktur Pelaksana), 4.Veneranda Kirihio, SKM (Pembina), 5.Anaritha Ohee, SH (Koordinator Bidang Pelayanan hukum), 6. DR. Sita Thamar Van Bemmelen (Pengawas), 7. Mersi Waromi, SH (Anggota Pelayanan Hukum), 8. Zandra Mambrasar, SH (Koordinator Bidang Perubahan Hukum), 9. Melania P. Kirihio, SH (Pengurus), 10. Dewi Fatimah (Bidang Administrasi) – Jubi/Zely
Angela Flassy
angela@tabloidjubi.com
Editor : Admin Jubi

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Delapan puluh persen penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di Papua diselesaikan lewat keluarga, adat dan agama. Peneliti dari Pusat Studi Wanita dan Gender (PSW) Universitas Cenderawasih, E. Yvonne de Quelyoe mengatakan angka tersebut diperoleh pihaknya dalam sebuah penelitian yang dilakukan di tiga kabupaten/kota di Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Timika.

“Umumnya perempuan merasa malu dan juga jika harus menyelesaikan melalui jalur hukum, sehingga keluarga, adat dan tokoh agama masih menjadi pilihan mereka,” kata Yvonne, di Jayapura, Kamis (2/3/2017).

Dari hasil penelitian itu, ditemukan angka kekerasan tertinggi terjadi di Kabupaten Timika. “Responden kami baik orang Papua maupun non Papua, mayoritas memilih menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan keluarga, pastor maupun ustad,” katanya.

Penyelesaian melalui jalur hukum postif masih menjadi alternatif terakhir para korban. “Apalagi masih banyak penegak hukum yang tidak memiliki perspektif korban. Saat korban melapor, korban justru tidak mendapatkan pelayanan dengan baik. Akibatnya korban merasa tidak percaya menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum,” jelasnya.

Meskipun negara Indonesia yang sudah meratifikasi CEDAW, bahkan telah memiliki undang-undang untuk melindungi perempuan, yakni UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), perempuan masih memiliki posisi tawar yang lemah dalam hukum, sosial maupun budaya.

“Ketika penyelesaian dilakukan dalam keluarga apalagi adat, bukan perempuan yang melakukan negosiasi. Tetapi om maupun saudara laki-laki dari perempuan korban,” katanya. Akibatnya perempuan korban belum mendapatkan keadilan seperti yang diharapkannya.

LBH APIK Jayapura akan bantu adovaksi

Mencermati keadaan yang terjadi di Papua, Koordinator Pusat LBH APIK Indonesia, Nursahbani Katjasungkana mengatakan diperlukan sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang besar berada di ibukota Provinsi Papua, Jayapura. LBH diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan tidak mampu baik secara ekonomi maupun budaya.

“Agar terjadi perubahan dengan mengedepankan perdamaian dalam penyelesaian masalah,” katanya di Jayapura.

Untuk itu LBH Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) membuka LBH APIK Jayapura untuk mendampingi perempuan di sekitar Jayapura bahkan Papua.

LBH APIK Jayapura akan mendampingi perempuan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan, gender maupun kebijakan, terutama kebijakan yang awalnya bertujuan memproteksi namun kemudian justru membatasi perempuan.

“Seperti larangan bekerja pada malam hari.Pemerintah sudah menghapus, tetapi banyak di copy pemerintah daerah. Tujuannya memproteksi, tetapi akhirnya melarang perempuan bekerja pada malam hari,” tuturnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai PKB ini menjelaskan, LBH APIK  hadir di Kota Jayapura, membantu perempuan menyelesaikan permasalahannya baik secara litigasi, non litigasi maupun advokasi.

“Jadi nanti jangan heran, kalau nanti LBH APIK Jayapura akan melakukan audiens dengan DPR Papua, DPRD maupun pemerintah untuk memperjuangkan kesetaraan gender,” katanya.

Selain itu, LBH APIK juga melakukan pelatihan paralegal bagi mitra kerjanya.

Direktur LBH APIK Jayapura, Nur Aida Duwila mengatakan masih banyak perempuan di Papua yang bekum mendapatkan akses kepada hukum guna mendapatkan keadilan.

“Ini bukan soal laki-laki masuk penjara atau tidak. Tapi bagaimana perempuan bisa mendapatkan haknya. Perempuan itu punya hak!” ujarnya.

Khusus untuk di Papua, permasalahan yang sering timbul selama dua puluh tahun ia beracara, kata Nur adalah pengakuan atas anak yang lahir dalam pernikahan adat.

“Perubahan hukum yang harus diperjuangkan bersama adalah, perubahan hukum yang bisa menjerat laki-laki untuk bertanggungjawab  terhadap pernikahan adat,” katanya.

Selama ini yang terjadi, tidak ada hukum positif yang mampu menjerat laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap anak dan istri dalam pernikahan adat yang sah secara adat namun tidak disahkan oleh gereja dan dicatat oleh negara.

“Akibatnya, anak sampai lima, enam orang semua menjadi tanggung jawab perempuan dan laki-laki bebas menikah lagi,” tuturnya.

Nuraida mengakui, hingga saat peluncuran LBH APIK Jayapura pada Kamis (2/3/2017) lalu, pihaknya belum memiliki data jumlah perempuan korban kekerasan, namun kedepan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan provinsi, kota dan kabupaten, PSW Uncen dan komunitas perempuan dan mengumpulkan data dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami siap membantu perempuan-perempuan yang tidak mampu. Karena komitmen kami adalah membantu perempuan,” ujarnya.

Asisten III, Setda Provinsi Papua, Elysa Auri saat meluncurkan LBH APIK Jayapura mengatakan selama 16 tahun dana otonomi khusus bergulir di Papua, telah banyak yang pemerintah telah lakukan guna membantu menyejahterakan perempuan, misalnya progam Kartu Papua Sehat, Program 1000 hari kehidupan dan sebagainya. Namun masih banyak penerima yang mengeluhkan pemerintah.

“Upaya pemprov lewat biro pemberdayaan perempuan dan anak sudah dilakukan dari provinsi hingga kabupaten. Tapi implementasinya belum maksimal karena kentalnya budaya patriakhal di Papua,” ujarnya.

Akibat struktur sosial yang tidak berpihak pada perempuan, kata Elisa, perempuan mengalami peminggiran dan kekerasan dalam keluarga maupun masyarakat.

“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri untuk dapat melayani masyarakat secara maksimal. Untuk itu kami menyambut baik hadirnya LBH APIK Jayapura untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak. Tetapi yang utama dengan berusaha membuat perubahan hukum,” kata Elysa.

LBH APIK sudah enam tahun berada di Papua, namun tidak tersosialisasi dengan baik. Kini LBH APIK Jayapura hadir dengan pengurus baru. Sesuai dengan aktanya, sebagai Pembina: Nursahbani K (Ketua), Veneranda Kirihio (anggota) dan Jhon Jonga Pr (anggota). Sebagai pengurus LBH APIK: Melania P. Kirihio (Ketua), Nur Aida Duwila (sekretaris umum), Asnifriyanti Damanik, SH (Sekretaris), Zandra Mambrasar SH (Sekretaris), Pdt. Magdalena Kafiar, SSi (Bendahara). Dan pengawas: Latifah Anum Siregar, SH (Ketua), DR Sita Thamar Van Bemmelen (anggota), Iwan Niode, SH Anggota. (*)

Sebelumnya

Menggali pasir untuk penuhi kebutuhan rumah tangga

Selanjutnya

FPAJK dan LMA Nabire minta pengusaha OAP diberdayakan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua