Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Saireri
  3. FPAJK dan LMA Nabire minta pengusaha OAP diberdayakan
  • Jumat, 03 Maret 2017 — 18:55
  • 1965x views

FPAJK dan LMA Nabire minta pengusaha OAP diberdayakan

“Kenyataannya, dari delapan kontraktor yang mengajukan penawaran bukan penawaran terendah yang diundang. Tetapi yang nilai penawarannya tertinggi yang menang. Ada apa dibalik ini semua,” katanya.
Perwakilan FPAJK DAN LMA Nabire saat diterima Asisten Umum satker Bina marga wilayah II Nabire, Sumiranan – Jubi/Titus
Jean Bisay
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Nabire Jubi – Forum Pengusaha Adat Jasa konstruksi (FPAJK) dan LMA Nabire, mendatangi Balai satuan kerja (SATKER) pelaksana jalan dan jembatan wilayah VII Nabire. Mereka meminta balai memperhatikan dan memberdayakan Pengusaha Asli Papua di daerah tersebut.

“Kami bersama masyarakat adat kampung Makimi dan FPAJK mempertanyakan mekanisme pelelangan pada pekerjaan pembangunan jalan Nabire menuju Wapoga,” kata Sekretaris FPAJK Maria Ina Erari saat mendatangi kantor tersebut, Jumat (3/3/2017).

Menurut Maria, pembangunan jalan Lagari – Siriwo - Wapoga dan pergantian Jembatan Nusi tahap I yang dikerjakan PT. Senja Indah Persada sebagai pemenang tender dengan nilai tawaran terendah. Tapi tidak diundang dalam pembuktian administrasi. Sedangkan yang diundangan dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang tender adalah PT. Abadi Putra Pandawa.

“Kenyataannya, dari delapan kontraktor yang mengajukan penawaran bukan penawaran terendah yang diundang. Tetapi yang nilai penawarannya tertinggi yang menang. Ada apa dibalik ini semua,” katanya.

Maria menanyakan apakah karena mereka anak–anak adat sehingga tidak bisa dipercayakan untuk menangani pekerjaan tersebut.

“OAP juga memiliki dan diberikan hak yang sama. memangnya orang pendatang saja yang bisa?  sudah jelas di website LPSE bahwa perusahaan kami sebagai penawaran terendah. Mengapa tidak diundang?” tanyanya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire Sokrates Sayori mengatakan Satker harus melaksanakan sesuai aturan.

“LMA ingin mendorong kalau memang masyarakat setempat memiliki perusahaan yang memenuhi syarat, apa salahnya kalau dia diberdayakan. Kan didalam undang – undang mengatur hal tersebut,” katanya.

Asisten Umum Satker Bina marga wilayah II Nabire, Sumiran ketika menerima aspirasi mengatakan ia akan menyampaikan ke pimpinan. “Kebetulan beliau lagi ke lapangan,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Perusakan rumah Pendeta Amos akan diproses hukum

Selanjutnya

9 Maret, KPUD laksanakan PSU di Yapen Barat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 3109x views
Pengalaman |— Minggu, 13 Mei 2018 WP | 1255x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 1213x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe