Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. LEMASA: Segala pembicaraan terkait Freeport harus libatkan masyarakat adat
  • Sabtu, 04 Maret 2017 — 06:30
  • 1424x views

LEMASA: Segala pembicaraan terkait Freeport harus libatkan masyarakat adat

Martabat Amungme yang sudah dihancurkan selama operasi tambang Freeport tidak bisa di jawab dengan harga dana satu persen.
Turut bersikap atas kisruh Freeport, Lemasa dan wakil masyarakat adat Papua ditemui Kominsioner KOMNHAS HAM, Nurkholis - Jubi/John Gobay
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Wakil masyarakat adat Papua tidak meributkan siapa pemilik saham PT. Freeport Indonesia, tetapi kehancuran lingkungan, tatanan serta simbol budaya yang telah dirusak perusahaan itu harus dipulihkan demi keadilan dan martabat.

Demikian diungkapkan oleh Odizeus Beanal, putra daerah dari Amungme melalui rilis yang diterima redaksi dari Humas Komnas HAM RI, Jumat, (3/3/2017).

Menurut Odizeus yang juga ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA) itu, martabat Amungme yang sudah dihancurkan selama operasi tambang tersebut tidak bisa di jawab dengan harga dana satu persen.

“Ini soal harga diri kami, perasaan sosial akan filosofi adat budaya leluhur Amungme harus dikembalikan. Jangan lubangi Mama kami," ujar Beanal yang hadir di KOMNAS HAM bersama beberapa wakil masyarakat adat Papua lainnya yang ditemui oleh Kominsioner KOMNHAS HAM, Nurkholis.

Aktivis pertambangan rakyat di Papua, John NR. Gobai yang juga Sekretaris II Dewan Adat Papua mengingatkan negara dan para pemangku kepentingan bisnis agar melibatkan hak masyarakat adat dalam mengambil kebijakan.

“Tidak penting bicara soal kepemilikan saham. Martabat adat tidak bisa diukur melalui saham. Kami ingin langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah Freeport ke depan harus benar-benar melibatkan pemilik tanah. Kami ingin agar prinsip FPIC (Free Prior Inform Consent/ Pemberitahun Persetujuan Bebas Lebih Awal) harus jadi pedoman dalam pembicaraan apapun soal hak-hak tanah adat,” kata John.

Sementara itu Neles Kum, pemuda asli Amungme juga menghendaki agar penyelesaian masalah PT. Freeport tidak mengambinghitamkan masyarakat adat. Sebab selama 50 tahun Freeport menambang, telah banyak saudaranya yang mendapat dampak buruk secara langsung. Dia juga meminta Lemasa ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

“LEMASA sebagai lembaga representatif suku Amungme mendesak dilakukannya perundingan yang melibatkan masyarakat adat setempat,” ujar Neles.

Turut hadir aktivis lingkungan Papua, Arkilaus Baho, juga bekerja untuk Yayasan Pusaka yang melakukan riset dan advokasi masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Mengomentari posisi Freeport yang masih bersikeras terhadap keputuan pemerintah Indonesia, Baho menganggap PT. Freeport sebaiknya mengalah sebagai bentuk dukungan terhadap UU Minerba dan PP Nomer 1/2017 yang sudah tercantum di dalamnya, dan tinggal diimplementasikan.

“Supaya ruang berunding bebas dan tidak ada unsur paksaan, terutama soal implementasi regulasi IUPK yang dijalankan oleh pemerintah terkait Freeport, maka segala upaya kekisruhan yang saat ini dilakukan oleh pihak tersentu yang masih menyuarakan kepentingan Freeport, harus dihentikan agar ada suasana damai untuk duduk bicara,” ungkap Baho.(*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kesadaran warga Kota Jayapura kelola sampah minim

Selanjutnya

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe