PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. DPD RI minta masyarakat Intan Jaya terima hasil pleno
  • Sabtu, 04 Maret 2017 — 09:34
  • 993x views

DPD RI minta masyarakat Intan Jaya terima hasil pleno

Mengenai adanya pertikaian yang berujung jatuhnya korban jiwa, dirinya menilai bisa dibawa ke ranah hukum. Meski begitu, penetapan hasil Pleno Intan Jaya harus dihormati oleh semua pihak.
Suasana pertemuan antara DPD RI, Pemprov Papua, KPU, Bawaslu, TNI/Polri, dan DPR - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta mayarakat di Kabupaten Intan Jaya, menerima hasil pleno yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

"Tidak boleh ada intervensi oleh siapa pun, baik itu masyarakat atau pemerintah, siapa pun dia. Petahana pun tidak boleh karena KPU adalah lembaga netral," kata Anggota Komite I DPD RI Yanes Murib, usai melakukan pertemuan bersama pejabat Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, TNI/Polri, KPU dan Bawaslu, di Jayapura, Jumat (3/3/2017).

Mengenai adanya pertikaian yang berujung jatuhnya korban jiwa, dirinya menilai bisa dibawa ke ranah hukum. Meski begitu, penetapan hasil Pleno Intan Jaya harus dihormati oleh semua pihak.

"Silakan memproses hukum kalau ada yang merasa dirugikan. Begitu pula untuk korban jiwa tentu pihak kepolisian akan mengusut tuntas. Hanya penetapan KPU itu harus dihormati," ucapnya.

Guna mengetahui kondisi pasti Intan Jaya, Murib akan melakukan kunjungan Intan Jaya. "Ini menjadi penting karena kami ingin berdiskusi, lalu mendengarkan perkembangan permasalahan khususnya masalah keamanan, termasuk Pilkada, kemudian mencari solusi," tambahnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengharapkan kejadian di Intan Jaya tidak boleh terjadi lagi, termasuk di daerah lain di Papua.

Ia mengimbau semua pihak di Intan Jaya duduk bersama membicarakan masalah yang terjadi, dengan begitu masyarakat bisa memahami dan menerima hasil yang sudah diplenokan.

"Jika ada masalah silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diproses. Disamping itu harus ada sinergitas antar semua pihak, baik penyelenggara Pilkada maupun para calon, tidak boleh saling curiga. Silahkan duduk bersama selesaikan masalah ini," katanya. (*)

Sebelumnya

Menpan RB bakal tempatkan lulusan IPDN Papua di kementerian

Selanjutnya

Badan diklat provinsi terima sertifikat akreditasi dari LAN-RI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua