Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. KPU berharap Pemda segera cairkan dana PSU
  • Minggu, 05 Maret 2017 — 18:10
  • 961x views

KPU berharap Pemda segera cairkan dana PSU

"Kita sudah memberikan laporan kepada KPU pusat dan juga Mendagri, untuk mendesak pemerintah kabupaten Jayapura agar segera mencairkan dana pelaksnaan PSU untuk 17 Distrik yang tertunda," jelas Lidia Mokay
Ketua KPU saat diwawancarai - Jubi/Engel.
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Galuwo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Lidia Mokay mengaku, pihaknya telah membuat laporan kepada KPU RI dan juga Mendagri terkait pelaksanaan Pemungutan Ulang bagi (PSU), bagi 230 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 17 Distrik, yang direkomendasikan Panwas Kabupaten kepada KPU dalam sidang pleno yang dilakukan 24 Februari lalu.

Menurutnya, laporan yang disampaikan meliputi waktu dan jadwal pelalaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura, yang rencananya pekan ini dilaksanakan.

"Kita sudah memberikan laporan kepada KPU pusat dan juga Mendagri, untuk mendesak pemerintah kabupaten Jayapura agar segera mencairkan dana pelaksnaan PSU untuk 17 Distrik yang tertunda," jelas Lidia Mokay kepada wartawan dalam jumpa pers, Minggu ( 5/3/2017).

Dikatakan, dalam kunjungan KPU Kabupaten Jayapura, KPU RI memerintahkan agar segera mempersiapkan segala sesuatu terkait PSU. Terpenting, katanya, adalah kesiapan dana yang digunakan dalam pelaksanaan PSU nanti.

"Budget anggaran melalui proposal sudah kami berikan kepada Pemda Jayapura, dengan besaran dana berkisar 5,7 miliar rupiah untuk PSU," ujarnya.

Lanjutnya, Ketua KPU mengatakan KPU RI telah menyurati KPU Provinsi, untuk melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU Jayapura dalam menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura.

"Dalam surat pemberitahuan ada satu item menyebutkan langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Jayapura sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten untuk melakukan proses perhitungan dan pemungutan suara ulang," ungkapnya.

Sementar itu Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, pleno terhenti oleh ulah penyelenggara dan Panwas. Kedua lembaga penyelenggara ini harus menjelaskan dulu alasan untuk melaksanakan PSU. Menyoal dana, KPU juga harus memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pemilu.

"Proses pleno terhenti karena siapa? Dua lembaga penyelenggara ini harus memberikan alasan yang akurat sesuai dengan dasar hukumnya, terkait PSU yang akan dilakukan," tegas Bupati Jayapura.

Ditambahkan, KPU tidak bisa mengatakan mereka tidak memberikan laporan pertanggungjawaban soal dana, yang diberikan untuk pelaksanaan Pilkada.

"Sebab dana yang dikeluarkan ini adalah dana APBD Kabupaten Jayapura, dan wajib hukumnya untuk memberikan laporan pertanggungjawaban," katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemkab Jayapura bentuk tim terpadu pantau pilkada

Selanjutnya

Panwas distrik sesalkan PSU di Jayapura

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe