Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Indonesia panik masalah Papua dibawa ke PBB?
  • Selasa, 27 September 2016 — 05:45
  • 9847x views

Indonesia panik masalah Papua dibawa ke PBB?

Menurutnya, Indonesia harus mengubah pola pendekatan terhadap Papua dan mewujudkan janji menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran HAM. Kian gencarnya dukungan dunia internasional terutama negara-negara Pasifik terhadap Papua kata Kadepa, harusnya membuat Pemerintah Indonesia mengubah pola pikir dan tak selalu melihat Papua dari sudut pandang politik.
Ilustrasi Demo Kasus Pelanggaran HAM di DPR Papua beberapa waktu lalu – Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
Editor : Dominggus Mampioper
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan Pemerintah Indonesia terkesan panik ketika negara-negara Pasific membicarakan masalah Papua terutama dugaan pelanggaran HAM dalam sidang PBB pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu mengatakan, dalam hak jawab pada sesi debat Majelis Umum PBB, delegasi Indonesia mengecam enam negara Pasifik dan menyatakan keenam negara itu yakni Nauru, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan Tonga mengintervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

"Kini seolah ada kepanikan dari Pemerintah Indonesia ketika masalah Papua, terutama dugaan berbagai pelanggaran HAM mulai dibawa negara Pasific ke PBB. Pemerintah Indonesia harus harus mengoreksi diri dan mengubah pola pendekatan ke Papua. Tak perlu berlebihan. Komitmen Indonesia disidang umum PBB menyatakan melakukan penegakan HAM yang benar itu sudah merupakan janji dan dunia internasional akan terus menanyakan itu," kata Kadepa kepada Jubi, Senin (26/9/2016).

Menurutnya, Indonesia harus mengubah pola pendekatan terhadap Papua dan mewujudkan janji menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran HAM. Kian gencarnya dukungan dunia internasional terutama negara-negara Pasifik terhadap Papua kata Kadepa, harusnya membuat Pemerintah Indonesia mengubah pola pikir dan tak selalu melihat Papua dari sudut pandang politik.

"Pemerintah Indonesia harus koreksi diri. Apa yang salah. Ini pelajaran tak hanya kepada pemeritah pusat tapi juga pemerintah provinsi, DPR Papua dan aparat kemanan. Bagaimana mengembalikan kepercayaan dalam penegakan HAM di Papua. Kritikan itu bagus agar kita bisa mengubah bagaimana cara pandang terhadap Papua," ucapnya.

Katanya, pemerintah, para legislator Papua dan aparat keamanan sudah waktunya merenungkan kembali apa yang sudah mereka lakukan terutama dalam penegakan hukum, HAM dan lainnya.

"Meningkatnya issu HAM Papua di dunia internasional itu salah satu peringatan kepada negara dan para perangkatnya. Kalau saja akses ke Papua benar-benar dibuka untuk siapa saja termasuk dunia internasional, saya pikir tak ada masalah. Biarkan siapa saja datang melihat langsung kondisi Papua," ucapnya.

Menurutnya, isu HAM Papua gencar dibicarakan dunia internasional lantaran merasa prihatin dengan kondisi Papua. Tak bisa dipungkiri hingga kini penuntasan dugaan berbagai pelanggaran HAM di Papua yang dijanjikan Pemerintah Indonesia jalan ditempat. Tak ada hasilnya. Tak ada satupun kasus yang diungkap. Pemerintah menyebut berbagai alasan disebut sebagai kendala penyelesaian.

"Saya juga sepakat dengan Koordinator Kontras Jakarta, Haris Azhar yang menyebut penanganan pelanggaran HAM di Papua hanya untuk merespon kebisingan di luar negeri. Itu benar, pemerintah seolah hanya mau meredam respon dunia internasional mengenai pelanggaran HAM Papua. Hingga kini tak ada kasus yang tuntas," imbuhnya.

Terpisah legislator Papua lainnya, Ruben Magai mengatakan, masa depan penegakan HAM di Indonesia, khususnya Papua kini memasuki masa suram. Katanya, bagaimana negara bisa menyelesaikan berbagai dugaan pelanggaran HAM jika sejumlah pihak yang diduga pelaku pelanggar HAM menempati strukrur dalam pemerintahan negara.

"Itu jelas memperburuk citra negara. Makanya pelanggaran HAM tak pernah selesai dan dunia internasional terus mempertanyakan itu," kata Ruben.

Apalagi kata Ruben, negara-negara Pasifik terus memantau dan mendorong penyelesaian masalah Papua. Makanya ktika Pemerintah Indonesia dianggap tak serius, negara-negara Pasifik akan menyoroti hal itu. (*)

loading...

Sebelumnya

Presiden akan buka sekolah pilot di Biak

Selanjutnya

Promosi Mayjen Hartomo sebagai KaBais, tanda Indonesia kehilangan roh Pancasila

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe