Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Panwas distrik sesalkan PSU di Jayapura
  • Minggu, 05 Maret 2017 — 18:53
  • 1036x views

Panwas distrik sesalkan PSU di Jayapura

Ketua Panwas Distrik Depapre, Obed Kromsian mengatakan rekomendasi PSU tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan panwas tingkat distrik.
Ketua panwas di tiga distrik ketika memberikan keterangan pers di Sentani – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Sejumlah ketua panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat distrik menyesalkan keputusan Panwaslu Kabupaten Jayapura terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang direkomendasikan kepada KPU terhadap 17 distrik.

Ketua Panwas Distrik Depapre, Obed  Kromsian mengatakan rekomendasi PSU tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan panwas tingkat distrik.

Menurutnya jika ada pelanggaran dalam proses pilkada 15 Februari lalu, sesuai aturan, Panwaslu Kabupaten Jayapura seharusnya berkoordinasi dengan paswas tingkat bawah.
 
“Sebagai panwas di tingkat distrik, kami sayangkan hal ini, karena sesungguhnya laporan soal adanya pelanggaran belum kami masukkan kepada panwas di tingkat Kabupaten. Lalu Panwas Kabupaten mengambil keputusan dengan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan PSU bagi 17 distrik,” katanya kepada Jubi di Sentani, Minggu (5/3/2017).
 
Ketua Panwas Distrik Demta, Saul Kosay juga menuturkan hal serupa. Menurut Saul pihaknya bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku.
 
“Aturannya sangat jelas, kalau kita melihat kembali PKPU No. 10 Tahun 2015, kami sangat meyayangkan keputusan panwas kabupaten. Sampai ada istilah KPPS siluman dan segala macam. Ini berarti panwas kabupaten tidak menghargai kinerja kami sebagai panwas di tingkat distrik,” kata Saul.
 
Pihaknya justru mempertanyakan kinerja pihak penyelenggara yang mendistribusikan logistik kurang lengkap.
 
Menurut Saul, TPS yang tidak mendapatkan form C1 dan segel kotak suara yang sudah terbuka sebelum diserahkan kepada petugas KPPS, seharusnya dikroscek kepada pihaknya.
 
“Bukan hanya memberikan rekomendasi tanpa melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas yang sesuai aturan yang ada,” katanya.

Ketua Panwas Distrik Ravenirara, Persila Okoseray mengaku petugas KPPS yang melaksanakan tugas pemungutan suara di TPS adalah petugas PPS yang mendapatkan SK dari KPU.
 
“Anggota PPS itu kan ada tiga. Dari tiga ini atas kesepakatan bersama satunya dipilih menjadi ketua dan lainnya menjadi anggota. Semua yang bertugas bukan dari luar atau masyarakat umum yang tidak melalui seleksi. Kami juga menyayangkan kalau disebut KPPS siluman,” katanya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

KPU berharap Pemda segera cairkan dana PSU

Selanjutnya

Pemkab Jayapura kini fokuskan pembangunan di sentra KEK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe