Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Lenis Kogoya: Kami akan panggil Gubernur dan Pansel Provinsi Papua
  • Selasa, 27 September 2016 — 07:42
  • 2130x views

Lenis Kogoya: Kami akan panggil Gubernur dan Pansel Provinsi Papua

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memanggil Gubernur Papua dan Pansel Provinsi Papua untuk menyampaikan laporan,” ujar Lenis Kogoya kepada Jubi per selular, Senin, (26/09/2016).
Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya ketika tiba di Bandara Wamena, Selasa (28/7/2015) Jubi/Islami
Abeth You
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya mengatakan, pihaknya akan segera memanggl Gubernur Provinsi Papua dan Panitia Seleksi (Pansel) 14 Kursi Otsus Provinsi Papua untuk dimintai surat keputuan Nomor 45/Pansel-Prov/IX/2016.

Dikatakan Lenis, hal itu  dilakukan pihaknya berdasarkan laporan Forum Persatuan Masyarakat Lima Wilayah Adat Papua (FPMLWAP) kepada Presiden Jokowi tanggal 15 September 2016, perihal penolakan Keputusan Panitia Seleksi 14 Kursi Otsus Provinsi Papua Hasil Intervensi Gubernur Provinsi Papua.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memanggil Gubernur Papua dan Pansel Provinsi Papua untuk menyampaikan laporan,” ujar Lenis Kogoya kepada Jubi per selular, Senin, (26/09/2016).

Untuk mengambil keputusan itu, lanjut Kogoya, pihaknya telah menggelar rapat tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS, KPU RI, Bawaslu RI, Sekretariat Kabinet RI dan Staf Khusus Presiden RI.

“Jadi selain itu, kami juga akan mengecek dokumen keputusan Pansel Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota terkait proses pengangkatan 14 Kursi Otsus dari 5 wilayah adat Papua,” ungkapnya.

Menurutnya, Kemendagri akan menetapkan dan memutuskan proses pengangkatan 14 kursi Otsus Papua berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi Gubernur Papua dan Pansel Kabupaten/Kota.

Terpisah, Ketua FPMLWAP Letinus Jikwa kepada Jubi mengatakan, perubahan nama calon tetap dilakukan secara tertutup oleh Gubernur Papua, nama-nama yang diserahkan kepada MRP untuk dipertimbangkan keaslian OAP berbeda dengan 42 nama calon tetap diputuskan oleh Pansel Provinsi berdasarkan hasil verifikasi administrasi, faktual, dan uji kemampuan calon tersebut.

"Tahapan pengambilalihan oleh Gubernur juga tidak disampaikan kepada kami selaku calon legislator pengangkatan baik melalui Pansel dan menjelaskan kepada kami 19 calon tetap yang dicopot dari DCT," kata Letinus.

"Sangat ironis, hanya karena guna membangunan kekuatan politik untuk Pilkada 2017 dan 2018, Gubenur Lukas Enembe tutup mata dan nuraninya dari suara masyarakat akar rumput melalui utusan adat. Buktinya, semua yang dimasukan sekarang adalah pengurus partai Demokrat," ungkapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Promosi Mayjen Hartomo sebagai KaBais, tanda Indonesia kehilangan roh Pancasila

Selanjutnya

Jika tuduhan Pasifik keliru, Indonesia diminta menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe