Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Imparsial Jakarta kecam keterlibatan oknum TNI dalam Sengketa Nifasi
  • Selasa, 07 Maret 2017 — 07:42
  • 1438x views

Imparsial Jakarta kecam keterlibatan oknum TNI dalam Sengketa Nifasi

Imparsial mengecam keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang antara PT. TAP dan PT. KEL, “karena hal tersebut menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara,” kata dia.
Diskusi perwakilan masyarakat adat Papua dengan Imparsial di Jakarta belum lama ini – Jubi/IST
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Sengketa lahan antara PT. Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL)  yang telah merugikan hak-hak masyarakat adat suku Wate, sebagai pemilik hak ulayat di Kali Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua akhirnya dibawa ke Jakarta.

Pemilik tanah adat dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah adat Meepago berangkat ke Jakarta dan mengadukan persoalan tersebut ke Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) sebagai bagian dari rangkaian advokasinya.

Di dalam kesempatan itu, Imparsial menyebutkan bahwa PT. KEL telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat sekitar, termasuk penyerobotan lahan pertambangan secara illegal yang sebelumnya dimiliki oleh PT. TAP dengan melibatkan oknum anggota TNI.

“Keterlibatan oknum militer yang diduga membekingi PT. KEL dalam sengketa tersebut telah meresahkan warga sekitar dan para pekerja yang melakukan aktifitas di areal tambang,” ujar Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Jubi via whatsApp, Senin, (6/3/2017).

Imparsial mengecam keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang antara PT. TAP dan PT. KEL, “karena hal tersebut menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara,” kata dia.

Al Araf menuding oknum anggota TNI yang bersenjata lengkap turut berperan mendampingi Direktur PT. KEL mengancam dengan kekerasan untuk masuk ke wilayah penambangan milik PT. TAP serta merampas dan menguasai hasil produksi emas yang dikerjakan oleh PT. TAP dan masyarakat setempat.

PT. KEL mengklaim mereka sudah mengantongi izin tambang dilahan tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan dari pemilik hak ulayat kampung Nifasi, mereka tidak pernah memberikan pelepasan tanah adat selain kepada PT. TAP.

Di tempat yang sama Sekretaris II DAP, John NR. Gobay menilai kehadiran oknum TNI di wilayah tambang tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), dalam pasal 30 ayat (1) menyebutkan: "Kegiatan-kegiatan militer tidak diperbolehkan ada di tanah dan wilayah masyarakat adat, kecuali dengani alasan pembenaran karena ada ancaman yang berarti bagi kepentingan umum atau kalau tidak, disetujui secara bebas dan dimintakan oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan".(*)

Sebelumnya

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB

Selanjutnya

Komnas HAM: Kasus Wasior dan Wamena sedang pemeriksaan bukti dan fakta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe