PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Staf khusus presiden RI temui masyarakat pemilik hak ulayat
  • Selasa, 07 Maret 2017 — 09:15
  • 622x views

Staf khusus presiden RI temui masyarakat pemilik hak ulayat

Seorang pemilik hak ulayat, Hendrikus Hengky Ndiken saat ditemui Jubi Senin (6/3/2017) menjelaskan, pertemuan itu telah dilangsungkan beberapa waktu lalu bersama Lenis Kogoya di Merauke.
Kegiatan pembangunan terminal di Bandara Mopah yang tengah berlangsung - Jubi/Frans L Kobun
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Merauke, Jubi - Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI), Lenis Kogoya menemui masyarakat pemilik hak ulayat, terkait penyelesaian tanah bandara seluas 60 hektare maupun tanah Pelabuhan Merauke yang hingga sekarang belum dibayarkan.

Seorang pemilik hak ulayat, Hendrikus Hengky Ndiken saat ditemui Jubi Senin (6/3/2017) menjelaskan, pertemuan itu telah dilangsungkan beberapa waktu lalu bersama Lenis Kogoya di Merauke.

“Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan mulai dari pembayaran ganti rugi tanah Bandara Mopah  serta Pelabuhan Merauke. Itu harus diselesaikan  pemerintah pusat. Karena merupakan hak dari masyarakat pemilik hak ulayat untuk menerima,” ujarnya.

Terhadap tuntutan tersebut, demikian Hengky, Staf Presiden RI, Lenis Kogoya yang mewakili wilayah Indonesia Timur, telah berkomitmen akan bertemu langsung Presiden Jokowi dan menyampaikan serta menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud.

Disinggung tentang dana Rp5 miliar yang dijanjikan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, untuk menunjang urusan administrasi maupun konsultasi ke pusat, Hengky mengaku sampai sekarang belum direalisasikan.

“Dalam waktu dekat, saya akan bicarakan bersama beberapa tokoh masyarakat Marind untuk melakukan pemalangan kembali lahan 60 hektare di Bandara Mopah. Karena sampai sekarang, janji bupati di hadapan orang Marind saat itu, tak ditindaklanjuti,” tegasnya.

Salah seorang Tokoh Masyarakat Marind, H. Waros Gebze mengatakan, apa yang telah diperjuangkan oleh para pemilik hak ulayat, harus segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Sudah beberapa kali masyarakat pemilik hak ulayat menyerahkan dokumen ke pemerintah pusat, namun belum ada tindak lanjut. Kita berharap dengan kunjungan Pak Lenis Kogoya, dapat memperjuangkan pembayaran tanah bandara maupun pelabuhan,” pintanya. (*)

Sebelumnya

Bangun rumah pastoran, umat tak boleh dibebankan

Selanjutnya

Batal dilantik jadi kepala distrik, Thomas tetap berjiwa besar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua