Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sumatera
  3. Pemkot Padang perketat aturan gratifikasi
  • Selasa, 07 Maret 2017 — 15:09
  • 1132x views

Pemkot Padang perketat aturan gratifikasi

Bentuk gratifikasi seperti pemberian uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan sebagainya akan diperkuat pemahamannya kepada ASN dan masyarakat.
Ilustrasi (Jubi/Konfrontasi.com)
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Syam Terrajana

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Padang, Jubi - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat memperketat peraturan tentang penerimaan langsung oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat atau gratifikasi melalui penguatan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) No 21 tahun 2016 tentang hal tersebut.

"Gratifikasi bisa mengarah pada korupsi dan tindakan merugikan lainnya, ini perlu dikendalikan," kata Wakil Wali Kota Padang, Emzalmi, di Padang, Selasa ( 7/3).

Dia menyebutkan bentuk gratifikasi seperti pemberian uang, barang, potongan harga, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan dan sebagainya akan diperkuat pemahamannya kepada ASN dan masyarakat.

Dalam hal ini baik ASN atau masyarakat bisa menyeleksi gratifikasi yang merugikan atau menguntungkan, disinilah peran Perwako tersebut, kata dia.

Untuk memperkuat pemahaman peraturan ini, pihaknya tahun ini menyosialisasikan kepada 11 kecamatan bahkan 104 kelurahan untuk mengendalikan kegiatan gratifikasi yang dinilai masih banyak terjadi.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan kembali menerapkan pemasangan pin "Saya Anti Sogok" pada seragam ASN.

"Langkah ini sudah dimulai sejak 2012 lalu, tahun ini akan dimaksimalkan," ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya membuka pengaduan dan laporan tentang tindakan gratifikasi tersebut melalui pesan pendek, media sosial, surat elektronik yang alamatnya segera ditentukan.

"Dengan ini pengetatan aturan bukan hanya dilakukan pemerintah, namun masyarakat dapat ikut mengendalikan," kata dia.

Sementara itu Kepala Inspektorat Padang Andri Yulika mengatakan sosialisasi aturan ini lebih pada penegasan dan pengendalian gratifikasi bukan pelarangan.

Sebab kata dia ada gratifikasi yang layak dilaporkan dan ada yang dibolehkan.Sosialisasi ini untuk menekan kegiatan gratifikasi khususnya di kalangan ASN yang luput dari perhatian. (*)

 


 


 

#

Sebelumnya

Siswa SMA Sumsel ciptakan papan anti kebakaran

Selanjutnya

Program aliansi koperasi agrobisnis diluncurkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe