PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Tentang HAM Papua di PBB : Indonesia “diterjang” arus laut Pasifik
  • Kamis, 09 Maret 2017 — 06:26
  • 3692x views

Tentang HAM Papua di PBB : Indonesia “diterjang” arus laut Pasifik

Orang-orang Pasifik ini bisa menunjukkan pada dunia, jika di salah satu belahan dunia ini ada bangsa yang perlu diselamatkan dari pelangaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus menerus dilakukan oleh sebuah negara
Delegasi Vanuatu dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 lalu di Jenewa, Swiss - Jubi/Victor Mambor

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Indonesia mendapat kritikan keras dalam Sidang Dewan HAM Sesi ke-34, 1 Maret 2017 lalu di Jenewa.  Kritikan ini datang dari tujuh negara Pasifik yang menyampaikan pernyataan bersama di hadapan sidang Dewan HAM PBB itu.

Luas tujuh negara Pasifik ini jika digabungkan tidak seluas Indonesia. Begitupun jumlah penduduknya yang sangat tidak sebanding dengan Indonesia. Namun orang-orang Pasifik ini bisa menunjukkan pada dunia, jika di salah satu belahan dunia ini ada bangsa yang perlu diselamatkan dari pelangaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus menerus dilakukan oleh sebuah negara.

Derasnya arus laut Pasifik

Vanuatu mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, and the Solomon Islands di hadapan negara-negara anggota PBB menyampaikan dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia yang terjadi di Wasior, Wamena, dan Paniai. Namun belum ada satu dari tiga kasus ini yang sampai ke pengadilan. Selain itu, kebijakan migrasi penududk non-Papua ke Papua yang dijalankan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade sampai saat ini semakin mengarah pada penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.

 “Pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai dan luas pelanggaran. Baik dalam kemampuan memberikan keadilan bagi para korban, tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini serta tanggung jawab langsung dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM,” sebut Ronald Warsal, Menteri Keadilan dan Pembangunan Masyarakat Republik Vanuatu saat menyampaikan pernyataan bersama tersebut.

Ketujuh negara ini menyinggung temuan terbaru dari prosedur khusus PBB seperti Pelapor Khusus untuk Hak Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat, Maina Kiai.

Pada tahun 2016, dalam sesi sidang ke 32 Dewan HAM, Kiai melaporkan apa yang terjadi di Papua adalah fenomena yang memiliki hubungan dengan fundamentalisme budaya dan nasionalisme. Ia menegaskan ada dominasi budaya tertentu, bahasa tertentu dan bahkan tradisi tertentu yang diklaim lebih unggul daripada yang lain.

"Laporan saya mendokumentasikan tentang fenomena yang terjadi di China yang membatasi hak-hak berkumpul dan berserikat dari Tibet dan Uighur; di Indonesia terhadap orang Papua Barat dan di tempat-tempat lain seperti India dan Mauritania terhadap individu dianggap sebagai kasta yang lebih rendah, "kata Kiai dalam laporannya di hadapan sidang tersebut.

Laporan Kiai ini didukung oleh kelompok masyarakat sipil internasional yang peduli tentang masalah Papua. Franciscans International. VIVAT Internasional, Koalisi Internasional untuk Papua Barat, Papua Barat Nezwerk, Tapol, dan Hak Minoritas Grup Internasional, Jenewa untuk Hak Asasi Manusia dan The World Council of Churches mendesak Dewan HAM PBB untuk meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi pada penangkapan sewenang-wenang di Papua dan tempat-tempat lainnya. Pemerintah Indonesia diminta untuk menjamin hak-hak kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul dan berserikat bagi orang Papua.

Indonesia menuding ada politisasi isu HAM Papua

Seperti sebelumnya, meski tidak seheboh kisah Nara Masita, Indonesia dalam hak jawabnya bersikeras bahwa tuduhan tujuh negara Pasifik tersebut tidak berdasar. Delegasi Vanuatu yang menyampaikan pernyataan tujuh negara Pasifik tersebut disebut telah mengangkat isu pelanggaran HAM sebagai pintu masuk pemberian dukungan terhadap right to self determination Papua yang selalu disuarakan oleh gerakan separatisme Papua.

Mahasiswa Papua yang ditangkap oleh polisi Indonesia dalam aksi damai di Yogyakarta, mengalami penyiksaan dalam penangkapan - IST

“Politisasi isu HAM Papua di sidang Dewan HAM dan berbagai forum PBB ini sangat bertentangan dengan Prinsip Penghormatan Kedaulatan dan Integritas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan berbagai hukum internasional lainnya,” kata Irwansyah Mukhlis, Sekretaris Dua misi Indonesia di Jenewa.

Indonesia mengklaim upaya dan kepemimpinan yang Indonesia tunjukan dalam pemajuan perlindungan HAM di tingkat nasional, termasuk di Provinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, dan juga diberbagai forum kerja sama multilateral telah mendapat apresiasi dari masyarakat internasional. Hal ini diwujudkan dari dukungan masyarakat internasional terhadap keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM selama pendiriannya yaitu untuk  periode sejak 2006-2007; 2007 – 2010; 2011-2014; dan 2014 – 2017.

Dalam side event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepulauan Solomon di sela-sela sidang Dewan HAM Sesi ke-34 (3 maret 2017) misiIndonesia bahkan menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara penjajah dan tidak pernah menjadi negara penjajah dan meminta agar hubungan bernegara antara Indonesia, Solomon Islands dan Vanuatu haruslah atas dasar saling menghormati terhadap kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing.

Indonesia tampak berupaya meluruskan klaim sejumlah panelis dalam side event tersebut yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB khususnya yang menyangkut Papua dengan mempertegas bahwa Indonesia memiliki kerjasama yang konstruktif dengan semua mekanisme HAM PBB termasuk Special Rapporteur (SR) HAM PBB.

Lebih dari itu, Indonesia bahkan menuding Vanuatu menggunakan side event tersebut untuk kepentingan politik domestik Vanuatu dan Solomon Island.

Fakta yang berpihak pada perjuangan orang Papua

Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote mengatakan pernyataan tujuh negara Pasifik tersebut bukah hal yang tidak berdasarkan fakta. Sebab dalam tiga tahun belakangan ini fokus perhatian Pasifik sebagian besar ditujukan pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, dan kelangsungan hidup masyarakat adat dan budaya di West Papua.

Panelis dalam side event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepulauan Solomon - Jubi/Victor Mambor

“Lima puluh tahun migrasi Indonesia yang disponsori negara telah membuat orang Papua miskin, minoritas yang terpinggirkan di sebagian besar provinsi,” kata Mote.

Selama beberapa dekade, West Papua telah berusaha mendapatkan pengawasan internasional hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya. Provinsi ini telah hampir tertutup untuk media asing dan organisasi hak asasi manusia.

“Tahun lalu, Indonesia menolak misi pencari fakta dari MSG dan PIF. Bukankah sebuah fakta bahwa Indonesia sedang menutupi kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua?” tanya Mote.

Mote juga mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Papua. Tiga kasus yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia, yakni kasus Wasior, Wamena dan Paniai, yang akan diselesaikan pada tahun 2016 lalu, pada kenyataannya tidak tuntas hingga saat ini.

“Pernyataan bersama tujuh negara Pasifik mencatat bahwa Pemerintah Indonesia tidak menyediakan keadilan bagi korban pelanggaran ini, juga menerbitkan ulasan HAM secara periodik dan laporan yang diperlukan dari negara-negara anggota PBB. Itu fakta yang tidak bisa dibantah,” jelas Mote.

Pemerintah Indonesia perlu dikritisi

Hampir tertutupnya akses untuk media, baik asing maupun nasional dan organisasi hak asasi manusia diakui oleh Veronica Koman, pengacara Papua Itu Kita sebagai pangkal ketidaktahuan warga Indonesia lainnya terhadap apa yang sedang terjadi di Papua. Sebagai pengacara dan juga warga negara Indoinesia ia berkali-kali mengkritik tindakan pemerintah Indonesia terhadap Orang Asli Papua.

Misi Indonesia di Jenewa menghadiri side event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kepulauan Solomon - Jubi/Victor Mambor

"Saya mengkritik pemerintah saya sendiri karena yang diperlukan. orang Papua Barat sedang sekarat dan menderita. Indonesia tidak berperasaan. Kita hanya tidak tahu apa yang terjadi di West Papua karena sangat sedikit berita tentang tentang hal itu (pelanggaran HAM). Tapi sekarang secara bertahap kita tahu, mata kita terbuka,” kata Veronica.

Ia mencontohkan respon diplomat Indonesia di Jenewa atas data-data yang dipaparkan kelompok masyarakat sipil mengenai penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama tahun 2016.

“Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016. Ia mengatakan hanya 20 orang yang ditangkap selama tahun 2016 karena membawa senjata tajam,” ungkap Veronica.

Menurutnya, data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016.

“Dalam KUHP sudah sangat jelas jika terjadi pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang diikuti dengan motif penyelidikan itu adalah penangkapan. Mereka yang berdemo damai itu kan dipindahkan dari lokasi demo ke markas Brimob Papua dan kantor polisi. Mereka juga didata, itu memenuhi unsur penyelidikan. Jadi itu adalah penangkapan oleh polisi, Hal-hal seperti ini tidak diketahui oleh warga negara Indonesia dan disinilah pemerintah kita perlu dikritisi,” jelasnya. (*)

Sebelumnya

Lomba fashion show SD YPK Netar menarik di HUT YPK ke-55

Selanjutnya

Pelapor Khusus harus kunjungi pelosok Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua