Festival Film Papua
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kemendagri temukan tujuh masalah dalam penyusunan dokumen perencanaan
  • Kamis, 09 Maret 2017 — 06:45
  • 941x views

Kemendagri temukan tujuh masalah dalam penyusunan dokumen perencanaan

"Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya," kata Sri saat peluncuran E-Goverment dan Forum Pembangunan Papua, di Jayapura, Rabu (8/3/2017).
Pimpinan OPD, para bupati dan wali kota melakukan penandatangan pakta integritas pencegahan korupsi - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sri Wahyuningsih mengatakan terdapat tujuh masalah substansial dalam kajian yang dilakukan pihaknya terkait penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah terdapat tujuh masalah substansial.

Ketujuh masalah itu, kata Sri, adalah adanya intervensi kepentingan individu sehingga perencanaan pada hal yang diinginkan bukan yang dibutuhkan. "Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasinya," kata Sri saat peluncuran E-Goverment dan Forum Pembangunan Papua, di Jayapura, Rabu (8/3/2017).

Kedua, inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan pembangunan. Misalnya antara dokumen RPJMD maupun RKPD serta rencana tata ruang dan wilayah. Ketiga, perencanaan dan penganggaran selama ini lebih banyak didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah daripada pencapaian sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

Keempat, kurangnya koordinasi yang efektif antara perangkat daerah sehingga sering sekali suatu program menjadi duplikasi program bahkan terdapat program yang dilaksanakan ternyata tidak dapat dimanfaatkan.

Kelima, tidak jelasnya struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan sehingga sulit melihat keterhubungan input, ouput, outcome dan inpack. Keenam, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan sehingga permasalahan mendasar dalam dokumen perencanaan seperti kesalahan mata anggaran masih sering terjadi.

Masalah ketujuh adalah belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.

"Sehingga permasalahan-permasalahan di atas kerap terjadi dan berualang setiap tahunnya," tambahnya.

Dalam merespon hal tersebut, kata Sri, Kementrian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2015 dan intensif di awal 2016 telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menghadirkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang efektif yakni, membentuk tim pembina apilkasi e-planing dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Kemudian, mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi e-palning dalam setiap pembangunan daerah mulai 2017 sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016.

Selanjutnya, memerintahkan seluruh APIP daerah untuk melakukan review dokumen perencanaan dan pembangunan serta dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor 50/781/B.1/IJ tanggal 24 Agustus 2016.

"Tentu kami menyambut baik atas pelaksanaan e-government karena hal ini merupakan inovasi dan terobosan penting yang dilakukan pemerintah provinsi Papua dalam mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," katanya.

"Esensi dari setiap pengguaan elektronik disektor pemerintahan adalah dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintah, hal ini sesuai dengan semangat RPJMN 2015-2019 ynag diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015," ucapnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen mengatakan E-Government merupakan rencana aksi dan break down KPK.

"Sudah ada tahapan yang kita lakukan, MoU dengan Kota Surabaya dan Jabar. E-samsat untuk pendapatan dan perizinan. Ini bermuara pada e-government. Kita udah melatih semua pemda di sini untuk bisa lakukan e-government," kata Hery.

Dia menambahkan, nantinya ada kesepakatan integritas semua stakeholder, kabupaten/kota dalam sebuah pakta integritas. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemprov Papua resmi terapkan e-government

Selanjutnya

Empat kabupaten sepakat berantas korupsi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua