Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. DPRD dorong raperda sistem pengelolaan keuangan kampung
  • Kamis, 09 Maret 2017 — 18:18
  • 1178x views

DPRD dorong raperda sistem pengelolaan keuangan kampung

Anggota DPRD Jayapura lainnya, Fredy Kawai mengatakan, secara akademik raperda yang diuji kali ini memenuhi persyaratan dan disepakati sejumlah pihak.
Suasana uji publik terhadap sejumlah Perda oleh DPR Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Timoteus Marten

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Sentani, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura melakukan uji publik terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang menjadi inisitaif dewan. Salah satu raperda yang didorong adalah Raperda Sistem Pengelolaan Keuangan Kampung.

Raperda ini didasari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring mengatakan pembentukan raperda tersebut merupakan langkah akurat untuk meredam penggunaan anggaran kampung yang berlebihan oleh aparat kampung.

“Raperda ini dibuat dalam rangka mengatur dan instrumen yang baik, sekaligus menjadi landasan bagi aparat kampung yang mengelola dana yang diberikan dari berbagai sumber,” katanya kepada Jubi di Sentani, Kamis (9/3/2017).

Menurut politikus PDIP ini banyak sumber dana yang diturunkan ke kampung-kampung di kabupaten ini, tetapi pengelolaannya tidak sesuai peruntukan. Bahkan banyak oknum yang tidak mampu membuat laporan pertanggung jawabannya.

“Ada 144 kampung dan 5 kelurahan di daerah ini, sementara banyak dana yang diturunkan Pemerintah kabupaten. Walaupun itu diterima dalam beberapa tahapan, harus melalui prosedur dan aturan baku, seperti Raperda yang sedang dibahas ini. Sehingga setiap aparat kampung tidak ceroboh dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tentunya mempunyai dasar yang kuat dan sesuai undang-undang,” katanya.

Anggota DPRD Jayapura lainnya, Fredy Kawai mengatakan, secara akademik raperda yang diuji kali ini memenuhi persyaratan dan disepakati sejumlah pihak.

“Harapannya raperda ini dapat digunakan sebaiknya. Sehingga sistem pengelolaan anggaran di tiap kampung berjalan dengan baik dan hasil yang diinginkan tercapai,” katanya. (*)

 

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Sekda tutup diklat prajabatan ASN Kabupaten Jayapura

Selanjutnya

Belajar dua tahun di SMAN 4 Jayapura luluskan 25 siswa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe