PapuaMart
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Empat kabupaten sepakat berantas korupsi
  • Jumat, 10 Maret 2017 — 10:53
  • 442x views

Empat kabupaten sepakat berantas korupsi

Pada kesempatan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para bupati untuk bekerja dengan baik terutama dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, apalagi dibawah pengawasan KPK.
Gubernur Papua Lukas Enembe didamping Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dan Sekda Papua Hery Dosinaen foto bersama Forkopimda Kabupaten Jayawijaya - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Yuliana Lantipo

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1
 
Jayapura, Jubi - Empat Kabupaten di Papua: Merauke, Nabire, Jayawijaya dan Biak menandatangani rencana aksi memberantas korupsi terintegrasi di Kantor Gubernur Papua, Kamis (9/3/2017). Penandatanganan itu sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di Papua.
 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, Basari Pandjaitan, mengatakan dalam rencana aksi ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan, antara lain yang berhubungan dengan masalah dan perencanaan dan penganggaran.
 
Keempat daerah ini dipilih karena memiliki sumber daya manusia dan aplikasi yang baik. "Ini menurut hasil yang dilakukan tim kami. Jadi kami percaya pilihan ini sudah tepat, muda-mudahan bagaikan gayung bersambut, para bupati beserta tim sepakat menjadi satu kesatuan untuk menjalankan perecanaan yang ditandatangani hari ini," ucapnya. Ia berharap empat daerah itu bisa lebih cepat dari kabupaten lainnya di Papua, karena sudah dilakukan pendampingan khusus oleh tim dari KPK.
 
Pada kesempatan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan para bupati untuk bekerja dengan baik terutama dalam perencanaan dan penggunaan anggaran, apalagi dibawah pengawasan KPK.
 
"KPK betul-betul telah hadir di Papua jadi tidak boleh main-main lagi dalam melaksanakan tugas. Saya berharap tidak ada ruang untuk melakukan korupsi atau apapun namanya karena semua kegiatan sudah melalui aplikasi berbasis web," kata Enembe.
 
Ia katakan, tahun ini segala bentuk pekerjaan sudah dilakukan dalam sistem, sehingga tidak boleh ada satupun kepala daerah yang coba-coba bermain dengan sistem yang sudah disepakati pemerintah Papua bersama KPK.
 
Gubernur Enembe meminta kepolisian dan kejaksaan segera tindaklanjuti laporan masyarakat terutama terkait kinerja pemerintah daerah.
 
"Saya harap, kepolisian dan kejaksaan kalau ada laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti, jangan segan-segan mengambil tindakan karena ini sedang terjadi perbaikan besar-besaran. Jangan kita kong kalikong disitu," tutupnya. (*)

Sebelumnya

Pejabat di Boven Digoel diingatkan tidak hanya tuntut hak

Selanjutnya

KPK soroti LHKPN Kabupaten Biak yang hanya capai 3,7 persen

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Tinggalkan Komentar :

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua