Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. KPK soroti LHKPN Kabupaten Biak yang hanya capai 3,7 persen
  • Jumat, 10 Maret 2017 — 09:46
  • 1176x views

KPK soroti LHKPN Kabupaten Biak yang hanya capai 3,7 persen

"Cukup dengan buka website KPK kemudian buka e-LHKPN. Nanti bapak dan ibu bisa isi sendiri, jadi tidak usah buru-buru. Ya kalau bapak hartanya banyak mungkin pengisiannya bisa satu minggu, tapi kalau sedikit tidak perlu satu hari," kata Basaria.
Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan dan Sekda Papua Hery Dosinaen - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Yuliana Lantipo
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Biak Numfor yang hanya mencapai 3,7 persen.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, Basari Pandjaitan, di Jayapura, Kamis (9/3/2017), mengatakan menurut data yang diterimanya untuk LHKPN eksekutif, Kabupaten Merauke hanya 68,4 persen, Jayawijaya 100 persen, Nabire 47 persen, Biak hanya 3,7 persen. "Jadi boleh dikatakan hampir semua belum melaporkan LHKPN," katanya.
 
Sementara untuk para legislatif, Kabupaten Merauke 13,3 persen, Jawawijaya dan Nabire sama sekali belum jelas, dan Biak hanya empat persen. "Jadi boleh dikatakan kalau untuk legislatifnya hampir semuanya belum. Bahkan untuk gratifikasi sampai saat ini dari empat kabupaten ini datanya sama sekali belum ada atau memang tidak terima gratifikasi tapi paling tidak dilaporkan," kata Basaria.
 
Ia tekankan, untuk tahun ini ada satu cara yang dilakukan pihaknya. Yakni menyatakan tolak gratifikasi.
 
Dia menambahkan, saat ini gratifikasi dan LHKPN sudah bisa dimasukan dalam bentuk aplikasi sistem elektronik (e-LHKPN), sehingga ketika pejabat negara ingin melaporkan harta kekayaannya tidak perlu bolak balik dan tergesa-gesa.
 
"Cukup dengan buka website KPK kemudian buka e-LHKPN. Nanti bapak dan ibu bisa isi sendiri, jadi tidak usah buru-buru. Ya kalau bapak hartanya banyak mungkin pengisiannya bisa satu minggu, tapi kalau sedikit tidak perlu satu hari," kata Basaria.
 
Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo mengatakan pihaknya bakal mengundang KPK guna mensosialisasikan penyampaian LHKPN. "Sekarang saya lagi mendorong untuk menghadirkan KPK ke Wamena untuk nanti dibuat semacam pelatihan dalam pengisian LHKPN digital berbasis elektronik. Dengan harapan kedepan penyampaian LHKPN bisa lebih tepat waktu dan 100 persen dilaporkan oleh eksekutif maupun legislatif," kata Wetipo. (*)

loading...

Sebelumnya

Empat kabupaten sepakat berantas korupsi

Selanjutnya

Kominfo tawarkan beasiswa S2 bagi ASN

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat